Presiden Yudhoyono Akan Resmikan Pipa Kalimantan-Jawa Milik Bakrie, Sinyal SBY-ARB Kian Mesra?

Pada tahun 2006 lalu, media-media nasional dihebohkan oleh kemenangan Bakrie Group untuk membangun pipa gas dengan panjang 1.200 km, yang akan menghubungkan Kalimantan dan Jawa, atau dikenal sebagai proyek pipa Kalija. Namun, 7 tahun berlalu, proyek pipa gas tersebut belum juga terealisasi. BPH Migas, yang menangani industri hilir minyak dan gas bumi pada tahun 2009, sempat mengancam grup Bakrie untuk mencabut hak grup Bakrie untuk membangun pipa gas terpanjang di Indonesia itu. 

Namun, ada sedikit titik cerah, tapi sekaligus mencurigakan. Minggu lalu, muncul berita-berita di media bahwa pemerintah akan melakukan groundbreaking pelaksanaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Kalimantan-Jawa (Kalija). Pertanyaannya, apakah yang diresmikan adalah keseluruhan proyek pipa gas? Atau Cuma tahap I saja, yakni pipa yang menghubungkan Kepodang dan Tambaklorok.

Setelah ditelusuri, rupanya yang akan diresmikan oleh pemerintah adalah tahap I, yakni pipa gas yang menghubungkan Kepodang dan Tambaklorok. Pertanyaannya, apakah pembangunan tahap I ini akan berlanjut dengan pembangunan tahap II? Ini masih menjadi pertanyaan besar dan belum ada kejelasan, karena grup Bakrie sendiri setelah 7 tahun seolah menyimpan surat penunjukkan sebagai pemenang tender pembangunan pipa Kalija sepanjang 1.200 km itu.

Yang menarik, groundbreaking proyek Kalija tersebut bakal diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai seorang Presiden, tentu peresmian proyek-proyek infrastruktur tentu biasa-biasa saja. Namun, karena saat ini kita memasuk masa menjelang pemilu, maka setiap gerak-gerik para elit politik dan elit yang berkuasa memancing spekulasi di masyarakat. 

Bila Presiden SBY jadi meresmikan proyek tersebut, mendampingi pemilik proyek tersebut yakni group Bakrie, maka kita akan melihat SBY, sebagai Ketua Partai Demokrat akan berdampingan dengan Aburizal Bakrie, pemilik Bakrie Group dan sekaligus Ketua Partai Golkar. Dua partai besar yang haus kemenangan dalam Pemilu April nanti. 

Apakah bersandingnya SBY dan Aburizal Bakrie memberi sinyal dua partai tersebut – Golkar dan Demokrat – bakal berkoalisasi di Pemilihan Presiden mendatang dan melawan kubu PDIP dkk? Bukan tidak mungkin. Politik adalah ilmu yang memungkinan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kejutan-kejutan bakal terjadi pada pemilihan Presiden mendatang.

Hal menarik kedua yang perlu ditelusuri adalah bagaimana Group Bakrie mendanai proyek Kalija tahap I dan tahap II tersebut? Apakah peresmian proyek infrastruktur tersebut oleh Presiden SBY memberi sinyal dan ‘memaksa’ bank-bank BUMN untuk memberikan pinjaman kepada group Bakrie untuk membangun proyek Kalija tersebut? Jangan lupa, jelang pemilu pengadaan atau pembiayaan proyek-proyek besar memancing kerugiaan publik akan penyalahgunaan uang negara. 

Kerugiaan ini beralasan mengingat pada November 2009, jelang Pemilu 2009, pemerintah, dalam hal ini BI dan Departemen Keuangan, menyetujui menyelamatkan Bank Century dengan menggelontorkan dana (bailout) sebesar Rp6.7 triliun rupiah. Padahal, yang disetujui oleh DPR sebelumnya dan yang diberitakan di media-media, pemerintah hanya akan menginjeksi dana sekitar Rp700 miliar. 

Perlu diwaspadai, jangan sampai hal yang terulang kembali jelang Pemilu 2014 ini. Bisa saja partai-partai besar menggunakan segara cara untuk menyedot uang negara di bank-bank pemerintah dengan alasan membiayai proyek-proyek, yang secara komersial belum tentu viable.

Kalau proyek Kalija memang commercially viable, mengapa group Bakrie begitu sulit mendapatkan dana US$250 juta untuk membiayai pembangunan pipa gas tersebut? 

Apakah juga masuknya seorang mantan eksekutif Bakrie di BPH Migas turut memuluskan proyek pipa Kalija tersebut?

Baiklah, waktu akan menjawab. Kita kembali ke masalah teknis proyek Kalija. Proyek Kalija dibagi 2 tahap. Kalija Tahap I akan dibangun oleh konsorsium yang dibentuk oleh PT Bakrie & Brothers dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN), yang menghubungkan Kepodang dan Tambaklorok. Selanjutnya, pipa gas tersebut akan disambungkan dengan pipa Cirebon-Semarang (Tambaklorok) dan Semarang (Tambaklorok)-Gresik.

Pihak Bakrie group dalam beberapa kesempatan beralasan, tertundanya pembangunan pipa Kalija (Tahap I dan Tahap II) karena  belum adanya kepastian soal pasokan gas dan siapa yang akan membeli gas yang akan disalurkan pipa tersebut.

Lembaga-lembaga keuangan internasional dikhabarkan meragukan nilai komersial proyek tersebut serta kemampuan keuangan grup Bakrie.  Apalagi grup Bakrie sendiri menghadapi berbagai masalah, seperti ribut-ribut di Bumi Plc serta kasus lumpur Lapindo yang menguras waktu, energi dan kantong grup Bakrie. Nah, tentu disaat Bakrie mengalami kesulitan keuangan, saat Bakrie menjual aset-asetnya, maka tentu dimulainya proyek Kalija ini tentu sebagian publik akan menyambut gembira, tapi disatu sisi perlu meningkatkan kewaspadaan. (*)

Mengapa Banyak Insinyur Indonesia Memilih Bekerja di Perusahaan Migas di Luar Negeri?

Industri migas nasional telah berkembang cukup signifikan, namun masih ada jalan terjal di depan yang perlu dilalui. Pemerintah perlu mendorong terciptanya transfer teknologi, terutama untuk pengelolaan blok-blok migas yang kompleks serta yang berada di laut dalam. Pengelolaan blok-blok seperti ini perlu melibatkan perusahaan migas nasional sehingga membuka peluang transfer teknologi untuk kemajuan industri migas nasional ke depan.

===========================================

 Isu pengelolaan Blok Mahakam kembali muncul ke permukaan setelah para bakal calon Presiden Partai Demokrat mengangkat isu itu dalam sebuah debat di Balikpapan akhir pekan lalu. Salah seorang bakal Capres Pramono Edhie melontarkan sebuah pernyataan yang menarik. Ia meminta para insinyur yang bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi di luar negeri untuk pulang ke Indonesia.

"Pulang lah. Berkorbanlah sedikit untuk negara. Jangan hanya menghitung pendapatan dalam dolar dan pendapatan dalam rupiah. Membangun bangsaperlu pengorbanan semua orang. Orang pandai diberi keahlian, ingat engkau adalah Warga Negara Indonesia. Kembalilah ke Indonesia," ajak Edhie Pramono.

Terkait pengelolaan Blok Mahakam tersebut, Edhie berpesan kepada pemerintah agar mempertimbangkan dengan seksama sebelum memperpanjang kontrak tersebut.

Pertanyaannya, mengapa para insinyur dan ahli-ahli migas Indonesia lebih senang memilih bekerja di luar negeri? Apa yang Indonesia perlu lakukan agar para insinyur itu kembali dan membangun industri migas nasional. Lalu apa langkah pemerintah dalam membangun industri migas Indonesia kedepan?

Pertanyaan mengapa banyak insinyur Indonesia saat ini memilih bekerja di luar negeri atau perusahaan migas skala global di luar negeri, perlu dijawab oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi nasional.

Bila kita telusuri dan menanyakan langsung kepada para ahli migas atau insinyur-insinyur Indonesia yang bekerja di luar negeri, pasti kita akan mendapatkan jawaban yang beragam.

Ada yang mungkin mengatakan bahwa mereka ingin mencari pengalaman dan tantangan baru bekerja di luar negeri seperti di lapangan migas di Afrika, Timur Tengah atau Amerika Latin. Ada yang mungkin mengatakan bahwa mereka bekerja di luar negeri karena kompensasi gaji dan fasilitas yang jauh lebih bagus dibanding bekerja di dalam negeri. Ada yang mengatakan mereka tidak puas dengan sistem kerja dan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan migas di Indonesia. Terkadang, seseorang naik ke puncak bukan atas dasar merit, kemampuan dan prestasi, tapi lebih pada loyalitas, kedekatan atau hubungan family dan pertemanan.

Namun, fakta mengatakan bahwa sistem kerja, kompensasi dan carrier path beberapa perusahaan migas nasional kurang menjanjikan bagi para pekerja profesional migas. Karena itu, ketika ditawari peluang bekerja di tempat baru di luar negeri, mereka langsung mengambil kesempatan itu.

Lalu apa yang perlu dilakukan agar insinyur-insinyur dan pekerja migas itu mau balik ke Indonesia? Ciptakan iklim yang sehat di industri minyak dan gas bumi. Ini juga berarti menciptakan iklim yang sehat di perusahaan-perusahaan migas nasional. Hilangkan praktek-praktek korupsi dan kongkalikong seperti saat ini. Birokrat jangan lagi menjual jabatan demi satu dus Indomie dolar AS dan dolar Singapura seperti yang sedang dipertontonkan oleh KPK dan pengadilan korupsi Tipikor hari-hari ini.

Bersihkan praktek-praktek KKN – korupsi, kolusi dan nepotisme – dalam pengadaan tender migas. Para politisi tidak boleh lagi mengintervensi para pembuat keputusan untuk memenangkan teman, sahabat atau pihak-pihak tertentu yang membayar.

Perusahaan migas nasional, termasuk BUMN Migas Pertamina,  dituntut untuk menaikkan nilai tawar ke pekerja-pekerja dan ahli migas yang bekerja di tempat lain dan mau balik bekerja untuk kemajuan industri migas Indonesia. Hilangkan praktek-praktek kongkalikong, nepotisme, favoritism, dan lain-lain. Pemerintah serta para politisi tidak boleh lagi menjadikan Pertamina dan perusahaan migas lainnya sebagai sapi perah untuk membiayai aktivitas-aktivitas politik.

Kasus-kasus korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, hari-hari ini sedang dipertontonkan dengan kasat mata ke hadapan publik. Rakyat suah muak dengan praktek-praktek seperti ini. Kata-kata good corporate governance atau praktek-praktek korporasi yang bersih tampak hanya indah di atas kertas, tapi penerapannya, jauh panggang dari api.

Banyak fakor yang membuat seseorang bekerja di satu perusahaan. Kompensasi dan salari yang menarik, berdasarkan berbagai survei, masih menjadi faktor utama seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Tapi itu bukan satu-satunya faktor. Ada faktor lain, seseorang memilih bekerja di perusahaan tertentu, dan kombinasi beberapa faktor itu, dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih. Faktor-faktor lain yang dipertimbangkan antara lain, sistem kerja, carrier path, peluang untuk meningkatkan keahlian, budaya perusahaan dan faktor lainnya.

Industri migas adalah industri yang sifatnya universal. Saban hari kita lihat berbagai perusahaan migas skala global memuat iklan lowongan kerja, mencari calon tenaga kerja migas dari Indonesia. Seorang kawan insinyur yang pernah bekerja di Afrika mengatakan, beberapa perusahaan migas global senang dengan ethos kerja pekerja migas asal Indonesia. Tidak hanya perusahaan luar saja yang mencari tenaga kerja. Perusahaan migas skala global yang beroperasi di Indonesia pun merekrut cukup banyak tenaga kerja di Indonesia, seperti BP, Inpex, Total E&P Indonesie, Chevron, Conocophillips, Eni, dan lain-lain.

Indonesia perlu mengambil manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan migas skala global yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong terciptanya transfer teknologi, terlebih yang terkait pengelolaan blok migas yang terletak di laut dalam, atau blok migas yang kompleks, seperti Blok Mahakam, Blok Masela dan East Natuna di peraitran Natuna. 

Industri migas nasional telah berkembang cukup signifikan, namun, masih ada jalan terjal di depan yang perlu dilalui. Pemerintah perlu mendorong terciptanya transfer teknologi, terutama untuk pengelolaan blok-blok migas yang kompleks serta yang berada di laut dalam. Pengelolaan blok-blok seperti ini perlu melibatkan perusahaan migas nasional sehingga membuka peluang transfer teknologi. (*)

Produksi Minyak Indonesia vs Produksi 'Koruptor'

Sebuah anjungan minyak-gas lepas pantai

Indonesia sedang darurat energi. Kita kembali diingatkan oleh fakta baru yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dua hari lalu. Produksi minyak awal tahun ini di bawah target pemerintah, padahal target tersebut sudah diturunkan.

DPR sebenarnya menetapkan target lifting minyak 870.000 bph, namun pemerintah kemudian hanya menyanggupi dapat memenuhi target 804.000 bph, berdasarkan masukan dan kesanggupan dari para produsen minyak atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Namun, pada awal tahun ini, target rata-rata produksi harian tersebut di bawah target.

Kepala SKK Migas J. Widjanarko mengungkapkan produksi minyak Indonesia hingga 12 Februari 2014 hanya mencapai 790.314 barel per hari (bpd), di bawah target SKK Migas sebesar 803.8270 bph. Ia memang mengharapkan produksi bakal naik pada bulan November saat produksi minyak Cepu dari fasilitas-fasilitas baru yang dibangun mulai beroperasi.

Namun, tetap saja gejala dan tanda-tanda awal tahun ini perlu menjadi pendorong (trigger) bagi pemerintah, DPR dan pelaku industri serta pihak-pihak yang terkait dengan industri ini untuk mengambil langkah segera agar produksi minyak Indonesia tidak terjun bebas (freefall). 

SKK Migas beralasan produksi turun akibat mayoritas blok Migas Indonesia saat ini sudah tua atau uzur. Tidak heran bila produksi dari lapangan-lapangan tua tersebut menurun secara alamiah. Kata Widjanarko saat ini produksi minyak Indonesia menurun secara alamiah sebesar 3 persen setiap tahun. Diharapkan pihaknya dan pelaku industri dapat menahan laju penurunan agar tidak melebihi angka itu. 

Tentu ini menjadi tantangan besar dan berat bila kita melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri migas saat ini. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait masalah-masalah teknis yang terkait dengan operasional sebuah blok, tapi juga tantangan atau masalah non-teknis seperti lingkungan operasional yang tidak bersahabat, masalah perizinan, birokrasi, dan lainnya.

Sebagai contoh, Blok Cepu. Seharusnya blok ini sudah memasuki produksi puncak tahun 2013 lalu, namun, kemudian mundur ke 2014. Persoalan yang dihadapi blok Cepu cukup banyak, mulai dari masalah pembebasan lahan yang bertahun-tahun, molornya perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal terkait pembangunan fasilitas-fasilitas produksi, dll.

Widjanarko juga mengungkapkan produksi minyak turun di bawah 800.000 bph karena cuaca. Padahal, setiap tahun terjadi cuaca yang tidak bersahabat setiap awal tahun, sehingga seharusnya masalah cuaca tidak menjadi alasan. Kalaupun ada gangguan, seharusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah (ESDM & SKK Migas) dan para pelaku. Kita berharap para produsen minyak dapat mengkompensasi penurunan produksi pada awal tahun ini dengan peningkatan produksi pada bulan-bulan mendatang, sehingga target produksi tercapai.

Bagaimana masa depan produksi minyak Indonesia? Satu hal yang pasti, era minyak murah sudah lewat. Eksplorasi dan produksi minyak tidak lagi mudah dan murah seperti pada masa-masa sebelumnya. Blok onshore/daratan seperti Cepu sudah sulit ditemukan lagi. Kalaupun ada, maka besar cadangan tidak sebesar blok Cepu. 

Potensi cadangan minyak dan gas bumi Indonesia sudah bergerak ke lepas pantai dan laut dalam atau daerah-daerah frontier, yang sulit dijangkau. Karena itu, butuh upaya yang lebih keras lagi untuk mendorong investor/produsen migas masuk ke daerah-daerah frontier tersebut.

Pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak industri atau pelaku-pelaku industri migas mencari jalan keluar agar investasi migas, baik untuk eksplorasi maupun produksi dapat meningkat lagi. Pemerintah seharusnya tidak terlena dengan agenda politik 5 tahunan, yakni pemilihan umum untuk memilih Presiden-Wakil Presiden dan anggota Parlemen (DPR).

Cukup banyak isu yang perlu dicarikan jalan keluarnya bersama pelaku industri, termasuk masalah pajak, isu cost recovery yang kembali mencuat, skema production sharing contract, isu ketenagakerjaan, perizinan, dan lain-lain. Belum lagi adanya arogansi kekuasaan di tingkat daerah, yang terkadang menghambat perusahaan migas menjalankan roda usahanya dalm memproduksi minyak dan gas bumi.

Ironinya, saat produksi minyak Indonesia terus turun, tingkat korupsi malah meningkat dan semakin merajalela. Banyak kasus-kasus muncul ke permukaan yang menyeret para pejabat, pelaku industri, pejabat daerah, anggota DPR dan DPRD serta lembaga-lembaga tinggi negara. Sepertinya, setiap hari kini media-media, cetak maupun online dan elektronik (TV) menyuguhkan berita-berita korupsi, gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Tantangan Indonesia kedepan adalah agar bagaimana kondisi ini dapat dibalik, yakni produksi minyak dan gas bumi dapat meningkat dan praktek-praktek korupsi dan gratifikasi dapat turun dan dihilangkan dari bumi pertiwi. Bayangkan bila seluruh hasil SDA Indonesia dikelola dengan baik, tidak ditilep sana-sini a.k.a. dikorupsi, tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup berkubang dalam kemiskinan. 

Indonesia perlu meningkatkan investasi untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi (eksplorasi). Hanya dengan meningkatnya kegiatan eksplorasi, cadangan minyak kita meningkat. Bila cadangan meningkatkan, produksi minyak dan gas dapat kembali meningkat, atau paling tidak, bertahan dan tidak terjun bebas seperti saat ini. Jangan sampai cadangan migas menurun terus, tapi cadangan dan bibit-bibit koruptor malah meningkat. (*)