Pemerintah Baru Indonesia dan Kebijakan Energi

Indonesia saat ini menghadapi masalah energi yang kian pelik. Kebutuhan energi, terutama minyak dan gas bumi meningkat, sementara produksi minyak turun dan gas bumi stagnan. Ada gap yang lebar antara suplai dan permintaan. Selain itu, cadangan minyak turun, hanya mencukupi untuk 10-12 tahun mendatang. Cadangan gas bumi juga bakal menurun bila terus diproduksi tanpa diimbangi oleh penemuan cadangan baru.

Untuk itu, pemerintah baru perlu mendorong investasi, terutama untuk eksplorasi mencari cadangan migas baru. Kita saksikan kegiatan eksplorasi boleh dibilang stagnan karena pelaku industri galau akibat ketidakseriusan pemerintah dalam mendorong investasi eksplorasi. Insenif yang dijanjikan juga tidak atau belum diberikan. Banyak faktor penghambat investasi eksplorasi masih menghantui pelaku industri migas, termasuk isu pajak, penolakan masyarakat lokal, birokrasi perizinan yang rumit, tumpang tindih peraturan, dan lain-lain. Masih seabrek persoalan yang menjadi ranjau bagi masuknya investasi.

Persoalan lain yang harus dijawab dan diatasi oleh pemerintah baru adalah soal isu atau masalah subsidi BBM yang membengkak dan besar, yang mencapai Rp300 triliun setiap tahun. Bila dana subsidi itu digunakan untuk membangun infrastruktur gas, misalnya, atau membangun fasilitas publik lain, maka hal itu akan lebih bermanfaat.

Kita bersyukur kedua pasangan Capres, baik Jokowi dan Prabowo memiliki perhatian terhadap isu energi, walaupun belum dielaborasi secara detail. Hanya Jokowi yang telah memiliki tekad jelas untuk menghapus subsidi BBM. Dia mengatakan dia bertekad untuk menghapus subsidi BBM dalam 4 tahun, secara bertahap. Agak mengherankan memang, pemerintah saat ini terkesan takut menghapus atau mengurangi subsidi BBM, boleh jadi khawatir atas penolakan masyarakat. Tapi, sebagai pemimpin, harus memiliki keberanian, tentu keberanian yang dilandasi oleh perhitungan matang dan langkah nyata untuk mengatasi penolakan masyarakat.

Berbagai kelompok masyarakat telah memberikan masukan kepada pemerintah baru terkait berbagai permasalah energi di Tanah Air. Salah satunya adalah Pusat Studi Kebijakan Pubik (Puskepi). Lembaga ini mengungkapkan bahwa pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan, menjadi tantangan dan komitmen yang harus direalisasikan oleh pasangan capres-cawapres pilihan rakyat.

PUSKEPI mencatat sejumlah persoalan besar yang menjadi tantangan di sektor energi dan sumber daya mineral untuk disikapi serta harusnya menjadi bagian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden terpilih. Mengingat hal ini menjadi pilar utama pendorong perekonomian nasional, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pertama, Langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan negara di sektor energi dan sumber daya mineral seharusnya menjadi program kerja prioritas pemerintahan baru. Publik perlu mendapatkan jawaban dari para Capres dan Cawapres, Kebijakan dan terobosan apa yang ditawarkan terhadap upaya peningkatan pendapatan tersebut ke depan?

Dari pengalaman selama ini, upaya peningkatan pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral terkesan hanya melanjutkan program yang ada sebelumnya. Apakah para Capres dan Cawapres sudah memiliki konsep yang jelas terhadap hal ini  dan mampu diwujudkan ketika mereka berkuasa nantinya?

Kedua, bagaimana sikap   Presiden dan Wakil Presiden terpilih terhadap keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Tentu kita serahkan kepada pemerintah mana yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Ketiga, tantangan peningkatan produksi minyak nasional. Sebab target lifting minyak dalam 10 tahun pemerintahan terakhir terus merosot. Lifting 870.000 barel yang dipatok dalam APBN 2014 kembali meleset, hanya tercapai kurang dari 820.000 barel. Dan kini ditetapkan 810.000 barel dalam APBN-Perubahan 2014.

Akankah Presiden dan Wapres baru nantinya mampu menggenjot target produksi sejuta barel bisa terlampaui ke depan? Bagaimana caranya?

Keempat, kondisi subsidi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya dan selama ini dinilai membenani anggaran negara (APBN). Kebijakan strategis apa yang akan diambil oleh Pemimpin baru Indonesia terhadap subsidi BBM tersebut. Menghapus subsidi BBM yang berarti mengalihkan beban kepada rakyat atau mengeluarkan solusi lain?

Kelima, memaksimalkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ke depan, Pemerintah mau tidak mau harus mampu menjalankan tata kelola dan  manajemen gas yang terintegrasi (integrated gas management) yang meliputi pengelolaan gas secara menyeluruh termasuk LNG dan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG).

Akankan jeritan industri nasional dan pembangkit listrik dapat terselesaikan oleh Pemimpin baru atau sebaliknya? Kemudian, bagaimana nasib regulator di bidang migas (SKK Migas) yang kini keberadaannya hanya  didasarkan keputusan presiden (Keppres) karena revisi UU Migas yang tidak pernah selesai segera dibubarkan ataukah keberadaannya malah akan diperkuat?

Keenam, di bidang ketenagalistrikan nasional, maraknya kasus pemadaman dan rendahnya rasio elektrifikasi (RE), menempatkan program ketenagalistrikan masih perlu ditata ulang untuk memperkuat dan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah NKRI.

Apalagi peningkatan rasio elektrifikasi tersebut menjadi indikator penting untuk memastikan roda perekonomian rakyat di daerah berjalan baik.

Target rasio eletrifikasi 100 persen mungkinkah bisa tercapai pada periode pemerintahan yang akan terpilih lewat Pilpres 9 Juli 2014 ini? Lalu, adakah kebijakan baru terhadap sistem pentarifan. Apakah hanya mengikuti kenaikan tarif secara bertahap yang sudah berjalan selama ini, atau adakah kebijakan lain yang pro rakyat.

Ketujuh, di bidang pertambangan. Kebijakan larangan ekspor bahan tambang/mineral mentah sebagai amanah dari UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara perlu mendapat perhatian agar UU tersebut tetap bisa dijalankan secara efektif dan sebagai pelindung dari "para pengeruk bumi yang tidak bertanggungjawab".  Tentu publik menanti sikap pemerintah baru, agar tetap memastikan seluruh sumber daya dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kita berharap, pemerintah mendatang dapat memberi solusi terhadap berbagai persoalan energi yang dihadapi bangsa ini. Energi ibarat darah dalam tubuh, tanpa energi akan lumpuh. (*)