E-Budgeting, Transparansi Publik Lebih Maju Selangkah Lagi

e-Budgeting

Selangkah makin maju lagi demi meningkatnya transparansi publik. Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk membuka ke publik perihal Rencana Keuangan Elektronik (e-budgeting) setelah munculnya temuan dana tak wajar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Peneliti dari Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam menyayangkan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menerapkan e-budgeting masih terbatas manfaatnya untuk kepentingan pemerintah saja.

"Kami menyarankan soal e-budgeting jangan hanya jadi konsumsi Ahok tapi dibuka juga untuk publik," ujarnya.

Roy menjelaskan bahwa e-budgeting saat ini menjadi informasi internal Ahok dalam rangka melihat detail usulan kegiatan. Mekanisme e-budgeting bisa mencegah penggelembungan dana inefisiensi biaya serta mencegah usulan proyek yang sebelumnya tidak ada.

"Rencananya bagus hanya persoalannya masyarakat gak tahu apakah benar-benar e budgeting atau tidak?" tantang dia.

Pemerintah DKI Jakarta rencananya akan mengesahkan RAPBD 2015 paling lambat akhir Januari. Untuk tahun anggaran 2015, Pemprov DKI Jakarta mengajukan dana sebesar Rp 73,08 triliun. Angka ini meningkat 0,24 persen dari APBD Perubahan tahun 2014 yang sebesar Rp 72,9 triliun. Jumlah kenaikannya mencapai Rp 8,8 triliun.

Mengenai kenaikan tersebut, Roy berujar bahwa selisih dana tersebut merupakan penyimpangan karena tidak ditemukan dalam kesepakatan awal pembahasan rencana keuangan pemerintah.

"Disebut siluman karena tidak ada dalam usulan awal dan kesepakatan, seperti lompat pagar," tandasnya.

Ketika dana menjadi tak konsisten dengan adanya program-program baru yang tak sesuai dengan kesepakatan awal dengan anggota DPRD, saat itulah terjadi penyimpangan fungsi anggaran.

Penyimpangan lebih mudah terjadi ketika pembahasan rancangan keuangan hanya dilakukan tertutup oleh DPRD. Tentunya publik tidak akan tahu menahu perubahan apa saja yang terjadi pada rancangan keuangan sebelum diajukan ke DPRD.

Penyimpangan anggaran juga mengakibatkan dana yang diajukan tidak berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kita lihat kasus ini seperti bancakan. Dengan kekuasaannya anggota dewan cari proyek di APBD untuk tujuan perbesar pundi," ujarnya.

Ahok sebagai orang yang terkenal bersih nomor satu harus membuktikan bahwa dirinya memang bersih. Tentunya apabila kebijakan ini benar diterapkan akan memberikan contoh yang sangat baik bagi lembaga pemerintahan yang lainnya. Korupsi pun jadi akan mudah dideteksi, dan bahkan para pejabat publik tidak akan berani sembarangan korupsi lagi karena semua bisa diakses oleh publik.