Harga BBM Turun, Pengalihan Isu?

Jokowi

Entah karena rencana yang kurang matang atau apa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Pemerintah menyampaikan harga baru BBM jenis premium turun menjadi Rp 6.600 per liter dan solar turun menjadi Rp 6.400 per liter. Harga tersebut berlaku mulai Senin (19/1/2015) pukul 00. 

Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah agar segera merespons kembali turunnya. Ia mengharapkan agar penurunan harga BBM itu nantinya akan berimbas pada turunnya harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Informasi (penurunan harga BBM) ini perlu kita sampaikan agar seluruh menteri, gubernur, bupati, walikota juga ikut mendorong harga-harga agar juga bisa ikut turun sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat," ujar Presiden Jokowi.

Sofyan juga menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan segera merumuskan tarif angkutan umum setelah harga BBM diturunkan. Ia menyampaikan adanya opsi membuat tarif batas atas dan batas bawah pada semua jenis angkutan umum.

"Jadi kalau harga BBM naik atau turun tarif angkutan umum akan menyesuaikan. Jadi ada persaingan tarif antarangkot," tandasnya.

Akibat kenaikan harga BBM sebelumnya, sejumlah harga kebutuhan pokok dan ongkos angkutan umum naik. Pengelola angkutan umum, seperti Kopaja dan Metro Mini, menaikkan tarif dengan mengikuti peraturan gubernur. Tarif Kopaja dan Metro Mini naik dari Rp 3.000 menjadi Rp 4.000.

Pertama kali nih kayaknya harga BBM diturunkan, bahkan tidak lama setelah dinaikkan. Entah apa maksudnya. Apakah berdasarkan evaluasi, kenaikan BBM kemarin kebanyakan mudharatnya daripada manfaatnya? Ataukah ini adalah pengalihan isu dari kacaunya kasus jabatan Kapolri? Apabila yang kedua, sepertinya trik ini tidak berhasil karena rakyat terlalu marah apabila Kapolri adalah tersangka koruptor.

Calon Kapolri Resmi Jadi Tersangka KPK

Budi Gunawan

Di tengah hebohnya surat penunjukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sang kandidat tunggal terpilih sebagai tersangka kasus rekening gendut.

KPK menyatakan bahwa ada dua alat bukti yang ditemukan oleh mereka.

"Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir," ujar Ketua KPK Abraham Samad.

Samad memberikan pernyataan bahwa ada transaksi tidak wajar yang didapati oleh penyidik KPK. Adapun penyelidikan ini telah dilakukan KPK sejak Juli 2014. Hingga kini diturunkan belum ada konfirmasi dari Polri maupun Budi Gunawan.

Kasus ini lebih dikenal oleh masyarakat sebagai rekening gendut.

KPK menyatakan bahwa mereka telah memberi peringatan kepada Jokowi bahwa Budi Gunawan memiliki catatan merah.

Hal tersebut disampaikan saat Jokowi menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk ditelusuri rekam jejaknya.

"Sejak jauh sebelumnya kita sudah memberi tahu saat pengajuan menteri di KPK, bahwa tersangka (Budi Gunawan) sudah mempunyai catatan merah jadi tidak elok kalau diteruskan (jadi calon Kapolri)," ujar Abraham.

Budi Gunawan disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHPidana.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Presiden Jokowi melibatkan KPK dan PPATK saat menyusun Kabinet Kerja. Saat itu, sebagian calon menteri diberi "stabilo merah" oleh KPK berdasarkan penelusuran rekam jejak calon.

Jokowi kemudian menyerahkan daftar baru untuk kembali ditelusuri rekam jejaknya. Namun, nama-nama calon yang berpotensi terlibat tindak pidana tidak diungkapkan kepada publik.

Lalu, Jokowi memilih tidak melibatkan KPK dan PPATK saat memilih calon Kapolri. Kepada wartawan, ia tidak menjawab secara gamblang mengapa kedua institusi tersebut tidak dilibatkan.

Kejadian ini tentunya menjadi tamparan keras bagi Jokowi. Jokowi terbukti tidak punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi, masa mencalonkan kandidat yang tahu-tahu jadi tersangka korupsi. Memalukan!

Namun sebenarnya ada yang menduga bahwa ini adalah manuver pintar dari Jokowi untuk menghindari orang titipan Megawati tersebut. Apakah benar ini adalah permainan politik pintar Jokowi, ataukah bahwa Jokowi memang tidak berkomitmen untuk memberantas korupsi?