Mendongkrak Produksi Migas, Prioritas Utama Pemerintah Indonesia Mendatang

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berkuasa selama 10 tahun akan meninggalkan pekerjaan rumah yang banyak dan besar untuk pemerintah mendatang, siapapun pemenang dalam Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli nanti. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan energi bagi penduduk yang berjumlah 240 juta jiwa ini. Pemenuhan kebutuhan akan energi tersebut kini terancam. Dengan kata lain, keamanan energi (energy security) Indonesia kini terancam. Karena itu, pemerintah baru perlu membuat kebijakan energi yang komprehensif atau lengkap serta peta jalan yang jelas bagaimana mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi tersebut.

Baru-baru ini Hashim Djojohadikusumo, adik calon Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akan memberikan Blok Mahakam ke Pertamina saat kontraknya berakhir 2017. Namun, keputusan operatorship sebuah blok tidak sederhana itu. Banyak aspek yang perlu diperhatikan. Pengelolaan dan pengembangan sebuah blok perlu dilihat dari perspektif industri minyak dan gas bumi nasional. Dalam konteks itu, kita perlu melihat apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan utama Indonesia saat ini. Persoalan utama adalah pemenuhan kebutuhan energi nasional. Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia bergantung pada impor minyak, sementara produksi minyak dalam negeri menurun.

Namun, pemenuhan kebutuhan energi itu kini terancam dan bila tidak ada terobosan, maka ekonomi Indonesia bakal terguncang setiap kali ada gejolak perekomian internasional atau gejolak harga minyak. Gejala dan persoalannya sebetulnya sudah kasat mata berada di depan mata. Pertama, produksi minyak Indonesia terus turun, sementara produksi gas stagnan. Saat ini (2014) produksi minyak hanya berkisar 800,000 bph, menurun dari 1,5 juta bph thn 1995. Tahun 2011 lalu produksi minyak Indonesia masih di atas 900,000 bph.

Kedua, cadangan minyak tidak bertambah, sekitar 3,7 milyar barel atau cukup untuk 12 tahun, bila tidak ada penambahan cadangan. Cadangan gas bumi masih cukup untuk beberapa dekade, tapi akan habis juga bila tidak ada penambahan cadangan. Karena itu, perlu upaya dan terobosan agar cadangan migas meningkat lagi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah baru nanti. Pertanyaannya, apakah masalah mencari cadangan migas (eksplorasi) migas bisa diambil alih dan menjadi tanggungjawab Pertamina? Bila pertanyaan ini kita ajukan ke Pertamina, Pertamina pasti akan menjawab tidak bisa. Apalagi saat ini sebagian besar potensi cadangan migas Indonesia berada di lepas pantai, laut dalam atau daerah-daerah frontier. Itu berarti biaya dan risiko eksplorasi makin besar. Konsekuensinya, pemerintah Indonesia perlu mengundang dan melibatkan investor migas dunia untuk aktif melakukan eksplorasi.

Bagaimana langkah pemerintah baru nanti mengundang investor? Salah satu upaya adalah menciptakan iklim investasi yang bagus, dengan menghapus atau menyederhanakan sistem birokrasi, mempermudah proses perizinan, dll. Pada saat yang sama pemerintah meningkatkan kapasitas nasional dan perusahaan nasional. Kita tidak bisa mengusir perusahaan migas asing untuk meningkatkan kapasitas nasional. Dengan kata lain, meningkatkan kapasitas perusahaan nasional dapat dilakukan dengan menciptakan iklim yang sehat, menciptakan level playing field, memberikan insentif, dll, tidak harus dengan menasionalisasi aset migas asing yang ada di Indonesia. Langkah pengambilan paksa, hanya akan mengirim sinyal bahwa Indonesia tidak ramah terhadap investasi asing.

Dalam konteks ini kita perlu menyimak dan mendalami lebih jauh langkah politisi Gerindra Hashim Djojohadikusumo dengan menjanjikan blok Mahakam akan diberikan ke Pertamina. Sebagai politisi, sah-sah saja memberikan janji politik, tapi tidak menjamin janji akan ditepati. Lagi pula, memberi janji bisa juga dimotivasi oleh keinginan tertentu. Seorang pembaca dalam komentarnya di media online mengatakan, “Biasanya kalau sudah panik, sudah mulai membuat janji-janji surga untuk mendapat dukungan.”

“Sudah kebaca maunya, janji Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina biar dapat dana (kampanye) dari Pertamina. Tak usahlah mengelus-elus Pertamina. Biar perusahaan ini mandiri, jangan dikasih beban politik. Tanpa diberi Blok Mahakam pun Pertamina akan menjadi perusahaan besar asal jangan dijadikan sapi perah. Biarkan Blok Mahakam dikelola oleh pihak-pihak yang berkompeten dan berproduksi optimal sehingga bisa menyumbang ke negara lebih  banyak,” ujar pembaca tersebut.

Banyak tanggapan sinis pembaca, menyikapi pernyataan politisi Gerindra tersebut, yang juga adik dari calon presiden Prabowo Subianto.

Masalah lain yang kita hadapi adalah soal subsidi BBM yang besar. Setiap tahun pemerintah memberikan subsidi BBM sekitar Rp300 triliun. Ini juga diakibatkan oleh produksi migas yang menurun sehingga Indonesia terpaksa mengimpor minyak yang harganya tinggi.

Kita berharap presiden atau pemerintah mendatang dapat fokus pada isu-isu yang penting, terutama mengatasi pemenuhan kebutuhan energi, bukan fokus pada isu-isu sempit misalnya apakah suatu blok (Blok Mahakam misalnya) diberikan ke perusahaan A, atau B. Kita butuh kebijakan energi yang menyeluruh dan terintgrasi. (*)

Pemerintah Baru Indonesia dan Kebijakan Energi

Indonesia saat ini menghadapi masalah energi yang kian pelik. Kebutuhan energi, terutama minyak dan gas bumi meningkat, sementara produksi minyak turun dan gas bumi stagnan. Ada gap yang lebar antara suplai dan permintaan. Selain itu, cadangan minyak turun, hanya mencukupi untuk 10-12 tahun mendatang. Cadangan gas bumi juga bakal menurun bila terus diproduksi tanpa diimbangi oleh penemuan cadangan baru.

Untuk itu, pemerintah baru perlu mendorong investasi, terutama untuk eksplorasi mencari cadangan migas baru. Kita saksikan kegiatan eksplorasi boleh dibilang stagnan karena pelaku industri galau akibat ketidakseriusan pemerintah dalam mendorong investasi eksplorasi. Insenif yang dijanjikan juga tidak atau belum diberikan. Banyak faktor penghambat investasi eksplorasi masih menghantui pelaku industri migas, termasuk isu pajak, penolakan masyarakat lokal, birokrasi perizinan yang rumit, tumpang tindih peraturan, dan lain-lain. Masih seabrek persoalan yang menjadi ranjau bagi masuknya investasi.

Persoalan lain yang harus dijawab dan diatasi oleh pemerintah baru adalah soal isu atau masalah subsidi BBM yang membengkak dan besar, yang mencapai Rp300 triliun setiap tahun. Bila dana subsidi itu digunakan untuk membangun infrastruktur gas, misalnya, atau membangun fasilitas publik lain, maka hal itu akan lebih bermanfaat.

Kita bersyukur kedua pasangan Capres, baik Jokowi dan Prabowo memiliki perhatian terhadap isu energi, walaupun belum dielaborasi secara detail. Hanya Jokowi yang telah memiliki tekad jelas untuk menghapus subsidi BBM. Dia mengatakan dia bertekad untuk menghapus subsidi BBM dalam 4 tahun, secara bertahap. Agak mengherankan memang, pemerintah saat ini terkesan takut menghapus atau mengurangi subsidi BBM, boleh jadi khawatir atas penolakan masyarakat. Tapi, sebagai pemimpin, harus memiliki keberanian, tentu keberanian yang dilandasi oleh perhitungan matang dan langkah nyata untuk mengatasi penolakan masyarakat.

Berbagai kelompok masyarakat telah memberikan masukan kepada pemerintah baru terkait berbagai permasalah energi di Tanah Air. Salah satunya adalah Pusat Studi Kebijakan Pubik (Puskepi). Lembaga ini mengungkapkan bahwa pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan, menjadi tantangan dan komitmen yang harus direalisasikan oleh pasangan capres-cawapres pilihan rakyat.

PUSKEPI mencatat sejumlah persoalan besar yang menjadi tantangan di sektor energi dan sumber daya mineral untuk disikapi serta harusnya menjadi bagian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden terpilih. Mengingat hal ini menjadi pilar utama pendorong perekonomian nasional, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pertama, Langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan negara di sektor energi dan sumber daya mineral seharusnya menjadi program kerja prioritas pemerintahan baru. Publik perlu mendapatkan jawaban dari para Capres dan Cawapres, Kebijakan dan terobosan apa yang ditawarkan terhadap upaya peningkatan pendapatan tersebut ke depan?

Dari pengalaman selama ini, upaya peningkatan pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral terkesan hanya melanjutkan program yang ada sebelumnya. Apakah para Capres dan Cawapres sudah memiliki konsep yang jelas terhadap hal ini  dan mampu diwujudkan ketika mereka berkuasa nantinya?

Kedua, bagaimana sikap   Presiden dan Wakil Presiden terpilih terhadap keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Tentu kita serahkan kepada pemerintah mana yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Ketiga, tantangan peningkatan produksi minyak nasional. Sebab target lifting minyak dalam 10 tahun pemerintahan terakhir terus merosot. Lifting 870.000 barel yang dipatok dalam APBN 2014 kembali meleset, hanya tercapai kurang dari 820.000 barel. Dan kini ditetapkan 810.000 barel dalam APBN-Perubahan 2014.

Akankah Presiden dan Wapres baru nantinya mampu menggenjot target produksi sejuta barel bisa terlampaui ke depan? Bagaimana caranya?

Keempat, kondisi subsidi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya dan selama ini dinilai membenani anggaran negara (APBN). Kebijakan strategis apa yang akan diambil oleh Pemimpin baru Indonesia terhadap subsidi BBM tersebut. Menghapus subsidi BBM yang berarti mengalihkan beban kepada rakyat atau mengeluarkan solusi lain?

Kelima, memaksimalkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ke depan, Pemerintah mau tidak mau harus mampu menjalankan tata kelola dan  manajemen gas yang terintegrasi (integrated gas management) yang meliputi pengelolaan gas secara menyeluruh termasuk LNG dan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG).

Akankan jeritan industri nasional dan pembangkit listrik dapat terselesaikan oleh Pemimpin baru atau sebaliknya? Kemudian, bagaimana nasib regulator di bidang migas (SKK Migas) yang kini keberadaannya hanya  didasarkan keputusan presiden (Keppres) karena revisi UU Migas yang tidak pernah selesai segera dibubarkan ataukah keberadaannya malah akan diperkuat?

Keenam, di bidang ketenagalistrikan nasional, maraknya kasus pemadaman dan rendahnya rasio elektrifikasi (RE), menempatkan program ketenagalistrikan masih perlu ditata ulang untuk memperkuat dan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah NKRI.

Apalagi peningkatan rasio elektrifikasi tersebut menjadi indikator penting untuk memastikan roda perekonomian rakyat di daerah berjalan baik.

Target rasio eletrifikasi 100 persen mungkinkah bisa tercapai pada periode pemerintahan yang akan terpilih lewat Pilpres 9 Juli 2014 ini? Lalu, adakah kebijakan baru terhadap sistem pentarifan. Apakah hanya mengikuti kenaikan tarif secara bertahap yang sudah berjalan selama ini, atau adakah kebijakan lain yang pro rakyat.

Ketujuh, di bidang pertambangan. Kebijakan larangan ekspor bahan tambang/mineral mentah sebagai amanah dari UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara perlu mendapat perhatian agar UU tersebut tetap bisa dijalankan secara efektif dan sebagai pelindung dari "para pengeruk bumi yang tidak bertanggungjawab".  Tentu publik menanti sikap pemerintah baru, agar tetap memastikan seluruh sumber daya dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kita berharap, pemerintah mendatang dapat memberi solusi terhadap berbagai persoalan energi yang dihadapi bangsa ini. Energi ibarat darah dalam tubuh, tanpa energi akan lumpuh. (*)

PLTA Upper Cisokan Perlu Dipercepat Untuk Atasi Beban Puncak Jawa Bali

Proyek PLTA Cisokan, Bandung

"Waduh..., panasnya gila," demikian status BBM kolega saya, Iwan, sepulang rehat siang di bilangan Kuningan kemarin. Apa yang dirasakan Iwan juga dirasakan oleh belasan juta warga Jakarta dalam beberapa hari belakangan. Rupanya, panasnya cuaca berimbas pada penggunaan listrik warga Ibu kota dan sekitarnya serta kota-kota lain di Jawa. 

PLN mencatat beban puncak listrik Jawa Bali kembali mencapai rekor tertinggi sebesar 23.208 Megawatt (MW), yang terjadi pada Selasa, 6 Mei lalu, pukul 18.00 WIB. Rekor tersebut memecahkan rekor yang terjadi dua minggu sebelumnya yakni pada 24 April 2014, sebesar  22.974 (MW).
 

PLN mencatat beban puncak listrik Jawa Bali kali ini naik sebesar 2,84% dari beban puncak tertinggi tahun 2013 sebesar 22.567 MW yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2013  jam 18.30 WIB.
 

PLN tentu dibuat sibuk untuk memenuhi permintaan dan konsumsi listrik warga. PLN mengatakan perusahaan itu terus berupaya memenuhi kecukupan pasokan listrik untuk mengantisipasi pertembuhan beban di sisi pelanggan. Hal ini dilakukan dengan terus membangun pembangkit baru, jaringan transmisi dan gardu induk.
 

Tentu membangun pembangkit baru untuk menambah pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali tentu bukan perkara mudah dan dapat dipenuhi dalam semalam, seminggu atau sebulan. DIbutuhkan waktu yang cukup lama untuk menambah pasokan listrik secara signifikan. Namun, rencana PLN untuk menambah pasokan listrik di Jawa Bali memang merupakan keharusan dan bila perlu dilakukan langkah darurat (emergency) untuk mempercepat proyek-proyek pembangkit listrik yang ada, agar tidak molor-molor lagi.
 

Salah satunya adalah proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Uppor Cisokan, yang diperkirakan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan beban puncak listrik Jawa Bali. Proyek ini sebenarnya sudah cukup lama direncanakan, namun hingga saat ini masih mandek alias macet. PLN dalam pernyataannya kemarin mengatakan bahwa perusahaan akan segera merealisasikan pembangunan proyek PLTA Uppor Cisokan Pumped Storage ini, dengan kapasitas jumbo, yakni 4x260 MW.
 

PLTA Upper Cisokan Pumped Storage berkapasitas 4 X 260 MW terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Proyek ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan daya sistem kelistrikan Jawa Bali dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi listrik saat beban puncak (pukul 17.00 – 22.00) pada sistem kelistrikan Jawa-Bali, demikian ujar PLN.
 

Lalu bagaimana cara kerja PLTA ini yang kabarnya cukup unik?

Menurut keterangan PLN, cara kerja dari PLTA Upper Pumped Storage Cisokan yaitu pada siang hari memompa air dari bawah ke keatas untuk ditampung kembali kemudian pada sore harinya (17:00 - 22;000) air tersebut diterjunkan kembali untuk membangkitkan listrik. Sistem seperti ini pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara.
 

PLTA Upper Cisokan akan selesai dibangun pada tahun 2018 dengan memakan biaya sebesar 10 triliyun rupiah dan bila sudah beoperasi PLTA Upper Cisokan ini dapat menghemat atas subsitusi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 10 triliyun per tahun.
 

PLTA Upper Cisokan diperkirakan akan menggunakan lahan di kab. Bandung Barat seluas 624,99 Ha, dan menggunakan lahan dikab. Cianjur seluas 216,36 Ha.
 

PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) memiliki dua buah reservoir dibagian bawah dan atas, dengan cara membendung sungai cisokan menggunakan Dam beton tipe RCC (Rolled Compacted Concrete/beton yang dipadatkan) setinggi +/- 98 m, dan Dam yang membendung sungai Cirumamis setinggi +/- 75 m dengan tipe RCC, maka akan terjadi dua genangan air di dua reservoir yang memiliki selisih ketinggian +/- 300 m.
 

Air dari reservoir bawah dipompa ke reservoir yang terletak di atas dengan memanfaatkan sisa energi thermal (base load) yang diambil dari sistem interkoneksi jawa bali saat beban rendah pada tengah malam atau pagi hari. Kemudian pada saat beban puncak (peak load) antara pukul 17.00 -22.00, air dialirkan melalui dua buah terowongan (headrace tunnel) dan pipa pesat(penstock) menuju power house yang terletak dibawah tanah dengan ketinggian jatuh rata-rata (rated net head) sekitar 276 m. Kapasitas efektif masing-masing reservoir sekitar 10  juta m3 yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat beban puncak selama 6,5 jam.
 

Melihat beban puncak yang terus meningkat beserta semakin besarnya permintaan suplai listrik masyarakat, baik perkantoran, perumahan dan pabrik, maka pemerintah, PLN dan pihak swasta perlu segera bergandengan tangan untuk mempercepak proyek PLTA di atas, serta proyek-proyek pembangkit listrik lainnya. Melihat tingkat urgensi, maka segala upaya perlu dilakukan agar proyek tersebut segera dikembangkan. (*)

Total E&P Berusaha Untuk Menahan Laju Penurunan Produksi Blok Mahakam

Saat ini, cukup banyak blok-blok minyak dan gas besar di Indonesia yang sudah memasuki usia uzur. Salah satunya adalah Blok Mahakam yang telah berproduksi dan menyumbang produksi gas alam terbesar di Indonesia selama 4 dekade terakhir. Sebagian kecil produksi dari blok ini berupa minyak bumi. Mengingat usianya yang kian uzur, fokus operator tampaknya tidak lagi untuk meningkatkan produksi, tapi bagaimana berupaya agar produksi tidak turun cepat.

Seperti yang dilaporkan oleh beberapa media online baru-baru ini, Total E&P Indonesie, mengebor lebih banyak sumur lagi untuk mencegah penurunan produksi minyak dan gas bumi di Blok Mahakam, Kalimantan Timur ini. Menariknya, langkah ini tetap dilakukan walaupun operator sedang menghadapi ketidakpastian soal kontrak pengelolaan blok tersebut, yang akan berakhir akhir Maret 2017.

Rencana pengembangan lapangan-lapangan yang ada tetap dilanjutkan seperti proyek pengembangan Sisi Nubi 2B dan Peciko 7B, yang segera beroperasi. Juru bicara Perusahaan Kiristanto Hartadi mengatakan produksi perusahaan saat ini mencapai 1,7 miliar kaki kubik (billion cubic feet/bcf) per hari pada kuartal pertama tahun ini dan kondensat sebesar 73.000 barel per hari (bpd).
 

Produksi gas alam pada tahun 2014 ini diperkirakan sama dengan tahun 2013 lalu, sementara produksi kondensat sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2013, yaitu sebesar 66.000 bph. "Kami sedang berusaha keras untuk mempertahankan produksi sehingga sama dengan tahun 2013. Tanpa ada upaya ekstra, rata-rata produksi bisa anjlok 50 persen," ujar Kristanto.
 

Data dari SKK Migas memperlihatkan bahwa produksi gas Total mencapai 1.672 juta kaki kubik per hari (mmscfd) tahun 2013, lebih tinggi dari rencana awal perusahaan 1.495 mmscfd, sementara kondensat sejumlah 67,800 bph, lebih rendah dari target 68.400 bph.
 

Tahun 2014 ini, menurut SKK Migas, Total berencana memproduksi 1.579 mmsfd gas dan 62.910 bph kondensat. Kristanto melanjutkan bahwa aktivitas utama operator Blok Mahakam ini tahun ini termasuk mengebor 100 sumur baru, meningkatkan produksi dari sumur migas yang ada serta melakukan survei seismik. Total biaya investasi diperkirakan mencapai US$2,5 miliar atau Rp sekitar Rp27 triliun.
 

Total dan mitra non operatornya Inpex Corp mengembangan Blok Mahakam mulai tahun 1967 dan diperpanjang sekali tahun 1997 untuk 20 tahun hingga 2017. Keduanya memegang hak partisipasi masing-masing sebesar 50 persen.
 

Total dan mitranya saat ini menunggu keputusan pemerintah terkait kelanjutan hak/kontrak pengembangan blok tersebut pasca 2017. Keduanya berniat memperpanjang, namun keputusan terakhir tergantung pemerintah, apakah memperpanjang, tidak diperpanjang atau skema baru - melibatkan operator lama dan pemain baru (Pertamina atau perusahaan lain). 

Berbagai pengamat berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan segala risiko dan aspek pengembangan lapangan blok tersebut sehingga produksi migas blok Mahakam tetap optimal dan memberi kontribusi maksimal kepada negara dan ekonomi lokal. Bila langsung diserahkan ke operator baru sama sekali, dipastikan akan terlalu berisiko mengingkat kondisi blok Mahakam yang sangat kompleks. Butuh waktu lama bagi operator baru dan investasi yang sangat besar untuk mengembangkan blok Mahakam tahap berikutnya karena kondisi Blok Mahakam sudah uzur dan karena itu dibutuhkan penanganan yang lebih ekstra dengan investasi yang ekstra pula. (*)

Catatan Jelang Pileg -- Presiden SBY Tentang Jokowi: Mantap Pak Jokowi, Saya Suka!

 * Heboh intervensi pemilik Vivanews – redaktur-redaktur senior mundur gara-gara iklan Jokowi!

Incumbent Presiden SBY dan Calon Presiden Jokowi

Ini tentu kabar gembira bagi para pekerja seluruh Indonesia, yakni berdirinya RS Umum Pekerja. RS Umum Pekerja ini didirikan hanya dalam tempo satu tahun. Salut tentu untuk semua yang merealisasikan RS Umum Pekerja ini, termasuk Dirut Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN), BPJS, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo. Ini membuktikan bahwa bila pejabat-pejabat pemerintahan melakukan koordinasi dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, walaupun berasal dari partai berbeda-beda, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, kepentingan umum, kepentingan pekerja, semua dapat terlaksana dengan baik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tak sungkan-sungkan memuji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menepuk bahu Jokowi.  "Bagus ini, rapi. Mantap Pak Jokowi, saya suka," kata Presiden Yudhoyono sambil menepuk bahu Jokowi di sela-sela peninjauannya di Ruang Unit Gawat Darurat RS Pekerja, Selasa (8/4/2014).

RS Umum pekerja ini digulirkan dalam Rapim Kementerian BUMN, pada 5 Februari 2013. Selang beberapa hari kemudian langsung dimulai pengerjaannya, yakni pada 22 Februari 2013. RS Umum Pekerja dibangun di atas lahan milik PT KBN yang berbatasan dengan permukiman penduduk di Tipar Cakung, Jakarta Utara. Fasilitasnya lumayan  lengkap, ada radiologi, UGD, kamar operasi, rawat inap, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisioterapi dan kamar jenazah, sama seperti rumah-sakit lainnya.

Berita tersebut merupakan salah satu berita yang menarik hari ini, disamping berita heboh lainnya, yakni mundurnya petinggi-petinggi atau redaktur senior Vivanews.com, media online milik Bakrie group, setelah Dirut media itu Ardie Bakrie meminta cabut iklan Jokowi yang dipasang. Praktek-praktek intervensi ‘vulgar’ seperti ini merusak industri media di tanah air. Konglomerat memang tidak dilarang untuk memiliki media, tetapi melakukan intervensi sedemikian vulgar ke redaksi, sama saja melakukan tindakan bunuh diri terhadap medianya sendiri. Tetap harus ada pemisahan antara kebijakan redaksional media dan kepentingan politik pemilik media.

Seperti kita tahu, Ardi Bakrie, adalah putra Aburizal Bakrie (ARB) yang akan maju sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dengan catatan, Partai Golkar dapat memenangi threshold pada pemilu legislatif untuk dapat mencalonkan Capres sendiri. Surat Dirut Viva.co.id itu beredar luas di media-media online hari ini. Anggota redaksi viva.co.id juga membenarkan kemarahan Ardi tersbut melalui email.  Berikut isi surat Berikut isi surat elektronik tersebut:

"Para Direksi, khususnya Pemred,

Saya yakin banget di tmpat kita telah disusupi orang yang hatinya tidak satu arah dengan perusahaan yang pernah saya sampaikan.

Kalau keyakinan saya salah mengenai penyusupan, tandanya pada bodoh saja semua yang kerja disitu kalau tidak melihat kesalahan ini.

Baru saja saya lihat, mungkin selama satu jam, di tempat paling sakral kita, yaitu di bagian foto yang selalu berganti-ganti, ada gambar Jokowi coblos no. 4.

Persis sekali seperti iklannya yang ditaruh di sebelah kanan yang memang bagian advertising. Ide siapa sih ?? Bodoh sekali!!! Pura-pura ngga ngerti, sengaja, apa emang dibayar sm partai lain untuk melakukan itu di tempat yang paling sakral itu??

Kalau mengenai iklan PDIP yang ada di sebelah kanan itu, saya bisa sedikit mengerti karena maksudnya berjualan di tmpat jualan, bukan di bagian redaksional.  Walaupun saya  juga  tidak suka dan tolong utk diganti sekarang.  Materi akan saya attachkan pada email ini dan berikutnya untuk dipasangkan berganti gantian disitu.  Thx.

 Apabila ada yang tidak suka akan kebijakan saya ini, silahkan ajukan surat resignation sebelum ayam berkokok besok pagi. Lebih cepat lebih bagus. Saya benci orang2 munafik atau pun orang bodoh yang tidak loyal.

PS:

Saya emailkan dgn gmail krna bisa di attach file lebih besar, bukan karena saya takut. Kalau hubungannya mengenai orang tua yang di dzolimi, ngga ada takutnya saya. semua halal!!!

Rgds,

AAB

2 Attachments"

Memilih Sesuai Hati Nurani!

Salah satu Calon Presiden yang berpeluang besar memenangkan Pemilihan Presiden 9 Juli nanti adalah Joko Widodo (Jokowi). Ditengah derasnya hujatan, tampaknya tidak berpengaruh pada peluang Jokowi untuk menjadi Presiden RI ke 7. Berbeda dengan bakal calon-calon Presiden dari partai lain yang memiliki track-record negatif, PS dengan kasus HAM yang menjadi sasaran empuk lawan-lawan politik, sementara ARB dari Golkar memiliki catatan hitam dengan Lumpur Sidoarjo (Lusi). Partai-partai lain seperti PKS tampaknya sulit untuk meraih suara sebanyak yang didapat tahun 2009, menyusul kasus korupsi impor sapi yang melibatkan mantan presiden PKS Luthfie Hasan.

Tanggal 9 April besok, Indonesia akan menentukan nasib bangsa ini kedepan. Menurut data KPU, 185 juta pemilih akan menentukan 560 anggota DPR, 136 anggota DPD dan 2,137 anggota DPRD provinsi dan 17,560 anggota DPRD kabupaten/kota. Setelah tiga minggu masa kampanye, kini terpulang ke hati nurani masing-masing warga bangsa untuk menentukan pilihannya. 

Kita berharap Pemilu tahun ini (Pileg maupun Pilpres) dapat menghasilkan Presiden dipercaya rakyat. Keunggulan Jokowi sebenarnya pada karakter yang kuat, jujur, bersih dan sederhana karena itu dicintai oleh rakyatnya. Ia tipe pemimpin yang mau melayani rakyatnya. Kelemahannya Jokowi adalah kapasitasnya karena pengalaman politik yang masih baru – Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Namun di kedua posisi itu, dia telah buktikan kemampuannya. 

Namun, kelemahannya itu akan ditutupi dan dilengkapi oleh Wakil Presiden yang punya kemampuan teknis serta menteri-menteri yang capable. Menteri-menteri mungkin tak perlu banyak, cukup 15-20, tapi efektif dan dapat dikendalikan dan punya visi yang sama dengan pemerintah. Dan itu didukung oleh Parlemen (DPR) yang bekerja efektif, baik sebagai mitra maupun sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. (*)