KPK Akan Buka Cabang di Daerah

KPK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Perilaku koruptif tidak hanya dimiliki oleh pejabat di Jakarta. Tak jarang pejabat-pejabat di daerah menjadi aktor tindak pidana korupsi. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ujung tombak dalam mencegah dan memberantas korupsi hanya berada di Jakarta.

Supaya pencegahan dan pemberantasan korupsi lebih intensif, pada 2015 mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk membentuk cabang baru di daerah lain. Rencananya yaitu KPK akan membentuk cabang di salah satu provinsi di Pulau Sumatera.

"Di dalam agenda KPK, tahun depan‎ kita akan coba untuk memikirkan pembentukan cabang. Mungkin di Sumatera. Salah satu provinsi di Sumatera," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Bambang berujar bahwa pembentukan cabang KPK di daerah itu sudah sesuai dengan aturan yakni Undang-Undang KPK dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikatakan pula bahwa wacana pembentukan cabang di daerah ini tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di bidang Sumber Daya Alam. Dengan membentuk cabang baru, Bambang berharap pengawasan di daerah akan lebih mudah.

"Biar kontrolnya lebih dekat‎, efektivitas waktu," ujar Bambang.

Cabang baru ini rencananya lebih berfokus pada upaya pencegahan. Salah satunya yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Ini diputuskan memang perlu dibentuk cabang khusus untuk mendorong‎ peningkatan pengembangan kualitas pelayanan publik," katanya.

Diungkapkan bahwa cabang baru KPK yang akan dibentuk di salah satu daerah di Sumatera ini menjadi pilot project. Apabila dianggap lebih efektif dalam mencegah korupsi, tak menutup kemungkinan akan dibentuk cabang di daerah lainnya.

Bahkan, dalam 10 tahun mendatang, Bambang menyatakan, pihaknya menargetkan untuk membentuk lima cabang KPK di sejumlah daerah.

"Kita targetkan dalam 10 tahun ke depan mungkin ada lima cabang. Jadi cabang setiap dua tahun. Tapi ini baru akan uji coba dulu," ujarnya.

Bambang mengungkapkan bahwa dipilihnya Pulau Sumatera sebagai pilot project karena di kawasan itu banyak persoalan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Selain itu pula, terdapat sejumlah pihak yang dapat diajak kerjasama dalam membangun sistem pencegahan korupsi.

"Salah satu pilihan kita ya itu banyak teman-teman yang bisa dijadikan partner untuk membangun itu, selain tadi ada cukup banyak masalah," ujarnya.