Pemprov Kalimantan Timur Belum Pantas Dapat Bagian di Blok Mahakam

Awang Faroek

Seperti biasa, lagi-lagi pernyataan konyol keluar dari mulut pejabat kita. Gubernur Kalimatan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak menyatakan pemerintah pusat jangan sampai menganggap Pemprov Kaltim bodoh mengenai Blok Mahakam. Pihaknya menolak rencana perubahan pembagian saham blok ini hanya pembagian dividen.

Pemprov merasa sudah dijanjikan mendapat (saham) minimal 10%, dan itu tidak bisa ditawar lagi.

Pernyataan tersebut dilontarkan setelah pemerintah pusat melalui Menteri ESDM Sudirman Said bilang bahwa pemerintah daerah kemungkinan tidak perlu mendapat saham di Blok Mahakam. Padahal pemerintah daerah, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara akan langsung mendapatkan dividen atau bagi hasil keuntungan dalam bentuk tambahan bagi hasil dari pengelolaan Blok Mahakam.

Alasan Sudirman sebenarnya cukup jelas, bahwa dengan tidak memberikan saham partisipasi, pemda akan terhindar dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Nah merespon hal tersebut, Awang Faroek menyatakan agar pemerintah pusat jangan menganggap bodoh pemerintah daerah.

"Apa kita dianggap bodoh apa. Apa dianggap pusat itu lebih tahu. Kita ini lebih pengalaman. Misalnya pengelolaan blok itu kan di Kaltim, kita terlibat di dalamnya. Kesulitan dan kemudahan yang dialami pengelola itu kita tahu. Sekali lagi, jangan mengingkari hak kita yang sudah diputuskan di Undang-Undang. Kalau menteri berkata begitu, kita akan tolak," keluh Awang.

Penolakan tersebut akan dilakukan secara resmi. Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim akan melakukan penolakan, sesuai prosedur. Dia menekankan soal pembagian saham 10% dalam bentuk Participating Interest (PI) merupakan amanat UU, sehingga pembagian hak partisipasi daerah tidak bisa dikurangi maupun diubah.

Nah jadi soal penentuan hak partisipasi daerah akan diserahkan ke Pertamina sebagai pemegang saham mayoritas di Blok Mahakam nantinya, dengan sombongnya pula Awang mememinta Menteri Sudirman untuk belajar lagi.

Tapi sebenarnya kalau kita analisa benar, Pemprov ini memang tidak layak mendapatkan saham. Wong kalau dapat saja, akan diberikan ke perusahaan swasta tidak jelas kok untuk mengelolanya! Ya mending diberikan ke perusahaan yang sudah jelas, seperti Pertamina dan tentunya Total E&P sebagai operator terdahulu.

Memang belum saatnya Pemprov mendapat kehormatan ini!