Kamis, 11 Juni 2015

Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur

pajak
Dalam mendorong pembangunan infrastruktur usaha di masa mendatang, pajak merupakan salah satu instrumen pendukung terpenting. Sebagai instrumen sosial dan motor ekonomi, pajak berada posisi terdepan dalam menciptakan pembangunan ketahanan nasional dalam negeri.

Sebagai salah satu bahan pembicaraan pengusaha muda dan UKM, perpajakan dalam negeri belum terserap semestinya. "Ini dikarenakan terjadinya kesalahan persepsi mengenai pajak di mata para pengusaha," ujar Strategic Retail Business PT. QASA Strategic Consulting Rhesa Yogaswara. Menurut dia, anggapan mengenai pajak itu merugikan dan mempersulit bisnis pengusaha adalah salah.

Belum tersosialisasinya penerapan pajak di lingkungan pengusaha membuat laju pajak tidak tumbuh. Alhasil, Indonesia kini tertinggal di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Padahal, Indonesia mempunyai berkah bonus demografi dari tahun 2012 sampai 2035 mendatang yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia.

"Belum efektifnya tax policy di Indonesia membuat posisi kita tertinggal jauh dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia," kata Ketua Badan Otonomi Hipmi Tax Center Ajib Handani.

Oleh karena itu, lanjut Ajib Handani, para pengusaha perlulah memperhatikan 8 Cara Mudah Sikapi Pajak untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis antara lain :
1. Kenali usaha Anda
2. Ketahui hak dan kewajiban Anda
3. Pelajari aspek pajak terkait
4. Rencanakan pajak Anda
5. Tugaskan orang yang tepat
6. Konsultasi pada ahlinya
7. Melakukan monitoring secara berkala
8. Dokumentasikan dengan baik

Ketua Badan Otonom Bidang Pengembangan Investasi, Bisnis dan UKM Hipmi Hardini Puspasari membenarkan dengan membayar pajak secara tidak langsung mendorong pembangunan infrastruktur. "Walau dampaknya belum terasa langsung, di sisi lain pajak ikut menggerakkan pembangunan ekonomi," ucap Hardini.

Apalagi, adanya peningkatan pertumbuhan kelas menengah dan segmen anak muda yang produktif yang diprediksi yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu melalui seminar dan talkshow yang dihadiri Kepala Bidang Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hafifah Harun Almasyid, Founder UKMPintar.com Sunil Tolani dan anggota-anggota Lembaga Pengembangan Pengusaha Potensial (LP3) serta Hipmi dapat meningkatkan daya saing usaha dalam negeri dalam menyambut MEA mendatang.


Memang pembangunan infrastruktur haruslah menjadi program utama pemerintah saat ini. Dengan meningkatnya infrastruktur, otomatis perekonomian akan meningkat dengan sendirinya.

Dukung Pemberantasan Mafia Migas di Indonesia!

mafia migas
Mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia memang sudah sangat kronis. Indonesia Energi Monitoring (INDERING) mendukung langkah Polri untuk memberantas kasus korupsi migas di Indonesia. Salah satunya, setoran kondesat BP Migas ke TPPI yang merugikan negara hingga Rp 6 triliun.

Menurut INDERING, setelah memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sudah seharusnya Bareskrim memeriksa juga pihak-pihak terkait, seperti Dirut Pertamina Ari Soemarno.

"Bareskrim Polri harus membongkar kasus tersebut sampai tuntas dengan memeriksa semua prosedur proses tender atau lelang kondesat dari awal sampai akhir yang telah dijalankan oleh BP Migas kepada TPPI tersebut. Bareskrim harus berani memeriksa semua oknum pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, termasuk mantan direktur utama Pertamina, Ari Soemarno," jelas Direktur Eksekutif INDERING, Zuli Hendriyanto.

Zuli mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) untuk memberdayakan Polri dan lembaga atau instansi terkait, guna lebih cepat dan tepat membongkar semua proses tender atau lelang yang selama ini telah dijalankan SKK Migas yang diikuti peserta tender atau lelang dari perusahaan BUMN, swasta, asing, dan penanam modal.

"Masyarakat juga harus terus mengawal semua proses tender atau lelang minyak, gas, mineral, batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, baik yang sudah dijalankan maupun yang akan dijalankan. Hal tersebut dilakukan agar aparat pemberantasan korupsi tidak masuk angin, dan kasusnya mandek di tengah jalan," kata Zuli.

Semoga saja kesadaran akan kronisnya mafia migas di negara ini bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik. Apabila mafia migas sudah berhasil diberantas nanti, tentunya pengelolaan migas akan lebih memberikan manfaat bagi negara. Ayo, mari kita dukung pemberantasan mafia migas di Indonesia!