Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur

pajak

Dalam mendorong pembangunan infrastruktur usaha di masa mendatang, pajak merupakan salah satu instrumen pendukung terpenting. Sebagai instrumen sosial dan motor ekonomi, pajak berada posisi terdepan dalam menciptakan pembangunan ketahanan nasional dalam negeri.

Sebagai salah satu bahan pembicaraan pengusaha muda dan UKM, perpajakan dalam negeri belum terserap semestinya. "Ini dikarenakan terjadinya kesalahan persepsi mengenai pajak di mata para pengusaha," ujar Strategic Retail Business PT. QASA Strategic Consulting Rhesa Yogaswara. Menurut dia, anggapan mengenai pajak itu merugikan dan mempersulit bisnis pengusaha adalah salah.

Belum tersosialisasinya penerapan pajak di lingkungan pengusaha membuat laju pajak tidak tumbuh. Alhasil, Indonesia kini tertinggal di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Padahal, Indonesia mempunyai berkah bonus demografi dari tahun 2012 sampai 2035 mendatang yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia.

"Belum efektifnya tax policy di Indonesia membuat posisi kita tertinggal jauh dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia," kata Ketua Badan Otonomi Hipmi Tax Center Ajib Handani.

Oleh karena itu, lanjut Ajib Handani, para pengusaha perlulah memperhatikan 8 Cara Mudah Sikapi Pajak untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis antara lain :

1. Kenali usaha Anda

2. Ketahui hak dan kewajiban Anda

3. Pelajari aspek pajak terkait

4. Rencanakan pajak Anda

5. Tugaskan orang yang tepat

6. Konsultasi pada ahlinya

7. Melakukan monitoring secara berkala

8. Dokumentasikan dengan baik

Ketua Badan Otonom Bidang Pengembangan Investasi, Bisnis dan UKM Hipmi Hardini Puspasari membenarkan dengan membayar pajak secara tidak langsung mendorong pembangunan infrastruktur. "Walau dampaknya belum terasa langsung, di sisi lain pajak ikut menggerakkan pembangunan ekonomi," ucap Hardini.

Apalagi, adanya peningkatan pertumbuhan kelas menengah dan segmen anak muda yang produktif yang diprediksi yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu melalui seminar dan talkshow yang dihadiri Kepala Bidang Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hafifah Harun Almasyid, Founder UKMPintar.com Sunil Tolani dan anggota-anggota Lembaga Pengembangan Pengusaha Potensial (LP3) serta Hipmi dapat meningkatkan daya saing usaha dalam negeri dalam menyambut MEA mendatang.

Memang pembangunan infrastruktur haruslah menjadi program utama pemerintah saat ini. Dengan meningkatnya infrastruktur, otomatis perekonomian akan meningkat dengan sendirinya.

Dukung Pemberantasan Mafia Migas di Indonesia!

mafia migas

Mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia memang sudah sangat kronis. Indonesia Energi Monitoring (INDERING) mendukung langkah Polri untuk memberantas kasus korupsi migas di Indonesia. Salah satunya, setoran kondesat BP Migas ke TPPI yang merugikan negara hingga Rp 6 triliun.

Menurut INDERING, setelah memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sudah seharusnya Bareskrim memeriksa juga pihak-pihak terkait, seperti Dirut Pertamina Ari Soemarno.

"Bareskrim Polri harus membongkar kasus tersebut sampai tuntas dengan memeriksa semua prosedur proses tender atau lelang kondesat dari awal sampai akhir yang telah dijalankan oleh BP Migas kepada TPPI tersebut. Bareskrim harus berani memeriksa semua oknum pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, termasuk mantan direktur utama Pertamina, Ari Soemarno," jelas Direktur Eksekutif INDERING, Zuli Hendriyanto.

Zuli mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) untuk memberdayakan Polri dan lembaga atau instansi terkait, guna lebih cepat dan tepat membongkar semua proses tender atau lelang yang selama ini telah dijalankan SKK Migas yang diikuti peserta tender atau lelang dari perusahaan BUMN, swasta, asing, dan penanam modal.

"Masyarakat juga harus terus mengawal semua proses tender atau lelang minyak, gas, mineral, batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, baik yang sudah dijalankan maupun yang akan dijalankan. Hal tersebut dilakukan agar aparat pemberantasan korupsi tidak masuk angin, dan kasusnya mandek di tengah jalan," kata Zuli.

Semoga saja kesadaran akan kronisnya mafia migas di negara ini bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik. Apabila mafia migas sudah berhasil diberantas nanti, tentunya pengelolaan migas akan lebih memberikan manfaat bagi negara. Ayo, mari kita dukung pemberantasan mafia migas di Indonesia!

Ibukota Pindah ke Palangkaraya?

Palangkaraya

Wacana mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta didukung oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), cocok lantaran berada di garis khatulistiwa dan bukan wilayah dilaluinya cincin atau pegunungan berapi dunia.

"Pak Teras Narang seharusnya bangga, karena Kalteng merupakan garis khatulistiwa. Pas waktu Bung Karno menggagas dipindahkan ibu kota ke sana, menurut saya sebenarnya itu tepat," ujar Mega.

Lebih lanjut lagi dirinya mengatakan bahwa semakin lama Jakarta akan tidak sesuai menjadi ibu kota.

"Kalau Jakarta tiap hari makin terendam banjir, bukan saja karena rakyat tidak mau buang sampah di tempatnya, tapi karena lautnya memang naik. Kalau suatu saat naiknya tiga meter, apa tidak beneran kelelep Indonesia ini ya?" ujar Megawati.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah Herson Aden telah mengatakan bahwa Palangkaraya memiliki 2400 hektare persegi untuk komplek pemerintahan negara. Dengan luas wilayah tersebut, semua kementerian dan lembaga bisa dipindahkan ke Palangka Raya.

"Kita ambil saja sekian ratus ribu hektar untuk pemerintahan sudah luas banget," kata Herson.

Herson memaparkan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya sejak zaman presiden Soekarno.

"Master plan dari Soekarno dulu. Sekarang jalan kan cuma jalan nasional belum ada apa-apa," kata Herson.

Dengan pemindahan ibukota, DKI Jakarta hanya menjadi kota bisnis saja dan Palangka Raya menurut Herson akan menjadi pusat pemerintahan yang baru.

"Daerah kawasan untuk kementerian, ceritanya pusat pemerintahan di Palangka Raya, untuk bisnis di Jakarta," imbuh Herson.

Herson menjelaskan dengan pemindahan ibukota di Palangkaraya, akan mengurangi kerugian negara selama ibukota di Jakarta. Karena selama ini pusat pemerintahan mengalami kerugian akibat banjir, demonstrasi, dan macet selama di Jakarta.

"Membangun satu kawasan perhitungan membutuhkan berapa triliun, dibandingkan kerugian akibat banjir macet dirupiahkan begitu besar. Membangun areal baru tidak begitu susah," ucap Herson.

Sebenarnya ini bukan tidak sepenuhnya mustahil, namun sepertinya akan merepotkan sekai. Terutama karena dengan banyaknya proyek baru memberikan celah baru untuk korupsi.

Percuma Pertumbuhan Ekonomi 5% Tapi Inflasi 12%

inflasi

Indonesia sebelumnya sudah cukup bersenang hati karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dibilang tinggi. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para kepala daerah, agar bisa mengendalikan inflasi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi tak akan ada artinya, bila inflasi tetap tinggi.

"Percuma pertumbuhan ekonomi 5% tapi inflasi 12%. Nggak ada artinya, karena masyarakat akan membeli barang itu terasa mahal," ucap Jokowi bersama Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Mendagri.

Ia menegaskan kembali bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting, tapi pengendalian inflasi tak kalah pentingnya. Jokowi mengaku, selalu mengingatkan gubernur, bupati, dan wali kota soal pentingnya pengendalian inflasi. 

"Tapi kalau pertumbuhan ekonomi 5%, kalau inflasi bisa ditekan di bawah 5%, artinya masyarakat akan menikmati sebuah perbedaan antara inflasi dan angka pertumbuhan itu," ujarnya.

Pemerintah dan BI pagi ini menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rapat dipimpin langsung Jokowi. Turut hadir Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dan menteri tkait lainnya.

Di samping itu, hadir juga para gubernur provinsi dan wali kota/bupati dari seluruh Indonesia. Jokowi tidak hanya akan membuka rakornas, tapi langsung memimpin rakornas, dan memberikan arahan kepada‎ peserta yang hadir.

Dengan jajaran lengkap para pemimpin negara tersebut, seharusnya sih semua akan ingat atas peringatan tersebut. Supaya mawas diri tidak cepat puas karena masih banyak PR yang harus dikerjakan.

Puan dan Tjahjo Rangkap Jabatan?

Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo

Sungguh memalukan kelakuan para pejabat di Indonesia. Nama Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo masih tercantum sebagai anggota dewan di data base anggota DPR periode 2014-2019.

Dua politikus PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai menteri itu, ternyata belum mengundurkan diri atau Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyebutkan, meskipun tak melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan, namun belum digantikan, anggota DPR itu tetap menerima gaji.

"Tergantung. kalau sudah ada pemberhentian MKD, sementara dia hanya menerima sebagian tertentu. (Misalnya) Gaji pokok, tunjangan anak istri," ujar Winantuningtyastiti.

Tapi akan berbeda lagi jika keduanya belum mengundurkan diri dan masih terdaftar sebagai anggota dewan maka akan menerima gaji sepenuhnya.

"Ya kalau itu masih terima semuanya, kecuali yang melekat di kegiatan-kegiatan," pungkasnya.

Meskipun begitu, Win meyakinkan bahwa keduanya pasti tidak menjadi anggota dewan lagi atau dengan kata lain sudah ada yang menggantikannya.

"Setahu saya mereka sudah ada penggantinya deh beberapa waktu lalu. Jadi sudah tidak terima. Nanti ya saya cek lagi," ujarnya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah bahwa dirinya masih berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia mengklarifikasi dirinya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR dan Ketua Fraksi.

"Saya begitu dilantik (menteri) sudah kirim surat kepada Ketua DPR dan Ketua Fraksi (PDIP), langsung tanggal 28 saya serahkan suratnya untuk mundur," jelas Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan hingga kini dirinya sudah tidak terima gaji apapun sebagai Anggota DPR. Ia telah mengatakan telah mengembalikan semua fasilitas keanggotaan.

"Kok gaji? Apapun sudah saya pulangkan," tegas Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, Sekitar enam bulan setelah dilantik, dua menteri yang berasal dari PDI Perjuangan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, masih berstatus sebagai anggota DPR.

Setelah ditelusuri di Sekretariat Jenderal DPR RI, DPP PDI-P belum mengirimkan surat pergantian antar-waktu untuk kedua anggotanya itu.

Wah wah sungguh memalukan! Sudah menjadi menteri masa masih mau mengembat gaji sebagai anggota DPR sih. Seharusnya mereka diberikan sanksi tuh.

Heboh Prostitusi Kelas Atas Indonesia Terungkap

prostitusi online

Indonesia kali ini sedang heboh soal prostitusi online yang kembali jadi perhatian setelah Polres Jakarta Selatan menangkap Robbie Abbas, muncikari pekerja seks komersial (PSK) kelas atas yang disebut-sebut dari kalangan artis.

Psikolog forensik kriminal, Reza Indragiri Amriel menilai, prostitusi online, apalagi kelas atas, sulit untuk diberantas. Hal yang bisa dilakukan untuk menekan hal ini hanyalah dengan membongkar seluruh imperium bisnis esek-esek online kelas atas ini.

“Polisi harus membongkar semua jaringan bisnisnya. Tidak hanya PSK nya, tapi muncikarinya, pelanggannya. Juga hotel yang mempermudah itu juga meski diberi hukuman,” ujarnya.

Ada dua kategori prostitusi. Pertama, prostitusi di mana pelacurnya adalah korban dari kondisi sosial. Prostitusi ini yang umumnya berada di lokalisasi. Kedua, adalah prostitusi di mana pelacurnya secara sadar melakukan hal ini sebagai sebuah profesi yang menguntungkan. Prostitusi tipe kedua ini menyebar dan tidak pernah mau untuk dilokalisir. Mereka bekerja secara profesional dan memiliki jaringan yang rapi.

Dalam kasus Robbie, lulusan Melbourne University dengan gelar MCrim (Forpsych), menyebut sebagai prostitusi kategori dua. Karena, dengan menggunakan logika ekonomi sederhana saja, menjadi PSK kelas atas jauh lebih menguntungkan secara materi dari pada bekerja sebagai artis, model atau pekerja kantoran. Robbie menyebut bahwa para pelacurnya memasang harga paling murah Rp 30 juta hingga Rp 200 juta untuk sebuah persenggamaan short time.

“Pekerja kantoran di Jakarta, sebulan tertinggi Rp 20 juta. Itu (prostitusi online kelas atas) hanya dengan beberapa jam saja, bisa dapat Rp 30 juta. Itu kan secara ekonomis sangat menguntungkan. Makanya, saya lebih suka menyebut mereka itu pelacur yang nyambi pekerjaan lain, apakah artis, model atau lainnya,” tukas Reza.

Reza menyebut, selain karakteristik prostitusi online kelas atas, hal lain yang membuat praktik ini sulit diberantas adalah penegak hukum masih fokus pada PSK dan mucikarinya. Mestinya, polisi juga harus menjerat secara hukum para pelanggannya. Apalagi, ada kecenderungan, para pelanggan prostitusi kelas atas adalah pengusaha atau pejabat.

“Kalau pelanggan ini diungkap, publik bisa tahu kelakukan para pejabat-pejabat. Ini tentu akan membuat tekanan secara sosial bagi para pejabat untuk memiliki etika yang benar. Adalah hal yang memalukan jika nama mereka terungkap sebagai pelanggan,” ujarnya.

Reza menambahkan, jika para pelanggan ini diungkap, dia meyakini bahwa permintaan akan prostitusi kelas atas akan menurun. Berdasarkan hukum pasar, jika permintaan menurun, maka persediaan akan menurun pula. Artinya, jaringan bisnis prostitusi online kelas atas akan menurun dengan sendirinya.

Kemungkinan para pejabat atau pengusaha menjadi pelanggan utama prostitusi online kelas atas juga disampaikan oleh Kriminolog dari UI Irvan Olii . Pasalnya dengan melihat harga jasa kencan yang dipatok mucikari antara Rp 30 juta hingga Rp 200 juta, bukan kalangan sembarangan yang bisa membayarnya.

Bahkan bisa jadi, kasus prostitusi papan atas yang diungkap Polres Jakarta Selatan pekan lalu ini berawal dari gratifikasi. "Misalnya ada seseorang yang tidak suka dengan bentuk gratifikasi menggunakan perempuan lalu melapor ke polisi," ungkap Irvan.

Selain dugaan gratifikasi, Irvan juga menduga pejabat yang menggunakan jasa kencan PSK papan atas menyalahgunakan pendapatan. Pendapatan yang seharusnya dilaporkan ke pihak berwenang seperti KPK atau Ditjen Pajak, tidak dilaporkan karena dipakai membayar jasa kencan prostitusi kelas atas.

Yang parahnya adalah pemerintah akan mengurusi ini lebih lanjut. Padahal negara seharusnya punya banyak hal yang jauh lebih penting daripada mengurusi selangkangan rakyatnya.

Jokowi Pembunuh!

Tangan Jokowi Berlumuran Darah

Indonesia menjadi headline media internasional hari ini. Hal tersebut terjadi pasca delapan terpidana mati kasus narkoba diekskusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari (29/04) sementara terpidana asal Filipina ditunda.

Terpidana warga Australia, Nigeria, Brasil, dan Indonesia dieksekusi oleh regu tembak setelah notifikasi pelaksanaan hukuman mati dikeluarkan pada akhir pekan.

Para terpidanaa mengajukan berbagai langkah hukum, termasuk menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak memberikan pengampunan.

Menjelang eksekusi, terjadi perkembangan dramatis yang membuat terpidana asal Filipina, Mary Jane Veloso, tidak termasuk yang dieksekusi.

Sedangkan penundaan eksekusi Mary Jane Veloso adalah atas permintaan pemerintah Filipina, menyusul perkembangan bahwa seseorang menyerahkan diri di negara tersebut dan mengklaim Mary Jane Veloso hanya sebagai kurir narkoba.

Pemerintah Indonesia menganggap perlu bagi Mary Jane Veloso untuk memberikan kesaksian dalam persidangan di Filipina.

Eksekusi dilaksanakan meski muncul protes dari masyarakat internasional dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah Australia, yang sejak awal meminta pembatalan eksekusi hukuman mati, memperingatkan akan ada konsekuensi dari eksekusi ini.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia tidak ingin membuka sengketa dengan negara lain, eksekusi ini semata-mata untuk mencegah orang-orang menyelundupkan atau memperdagangkan narkoba.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat narkoba, di mana 18.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat narkoba ini, sementara puluhan ribu lainnya menderia di pusat-pusat rehabilitasi.

Ini adalah putaran eksekusi kedua setelah Januari lalu dilakukan eksekusi atas enam orang, juga dalam kasus narkoba.

Berarti belum setahun Jokowi berkuasa, sudah ada 14 orang yang dibunuh olehnya.

Sebenarnya contoh kasus Mary Jane membuktikan kenapa kita harus menolak hukuman mati. Bagaimana kalau bukti baru tersebut muncul setelah Mary jane dieksekusi? Bisakah pemerintah mengembalikan nyawa orang? Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang barbar dan sudah harus ditinggalkan di jaman modern seperti ini.