KPK Akan Buka Cabang di Daerah

KPK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Perilaku koruptif tidak hanya dimiliki oleh pejabat di Jakarta. Tak jarang pejabat-pejabat di daerah menjadi aktor tindak pidana korupsi. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ujung tombak dalam mencegah dan memberantas korupsi hanya berada di Jakarta.

Supaya pencegahan dan pemberantasan korupsi lebih intensif, pada 2015 mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk membentuk cabang baru di daerah lain. Rencananya yaitu KPK akan membentuk cabang di salah satu provinsi di Pulau Sumatera.

"Di dalam agenda KPK, tahun depan‎ kita akan coba untuk memikirkan pembentukan cabang. Mungkin di Sumatera. Salah satu provinsi di Sumatera," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Bambang berujar bahwa pembentukan cabang KPK di daerah itu sudah sesuai dengan aturan yakni Undang-Undang KPK dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikatakan pula bahwa wacana pembentukan cabang di daerah ini tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di bidang Sumber Daya Alam. Dengan membentuk cabang baru, Bambang berharap pengawasan di daerah akan lebih mudah.

"Biar kontrolnya lebih dekat‎, efektivitas waktu," ujar Bambang.

Cabang baru ini rencananya lebih berfokus pada upaya pencegahan. Salah satunya yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Ini diputuskan memang perlu dibentuk cabang khusus untuk mendorong‎ peningkatan pengembangan kualitas pelayanan publik," katanya.

Diungkapkan bahwa cabang baru KPK yang akan dibentuk di salah satu daerah di Sumatera ini menjadi pilot project. Apabila dianggap lebih efektif dalam mencegah korupsi, tak menutup kemungkinan akan dibentuk cabang di daerah lainnya.

Bahkan, dalam 10 tahun mendatang, Bambang menyatakan, pihaknya menargetkan untuk membentuk lima cabang KPK di sejumlah daerah.

"Kita targetkan dalam 10 tahun ke depan mungkin ada lima cabang. Jadi cabang setiap dua tahun. Tapi ini baru akan uji coba dulu," ujarnya.

Bambang mengungkapkan bahwa dipilihnya Pulau Sumatera sebagai pilot project karena di kawasan itu banyak persoalan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Selain itu pula, terdapat sejumlah pihak yang dapat diajak kerjasama dalam membangun sistem pencegahan korupsi.

"Salah satu pilihan kita ya itu banyak teman-teman yang bisa dijadikan partner untuk membangun itu, selain tadi ada cukup banyak masalah," ujarnya.

Subsidi BBM Dialihkan Untuk Anggaran Infratruktur

Infrastruktur

Kabar gembira kali ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). JK menyampaikan bahwa dia akan menaikkan anggaran infrastruktur tahun depan dua kali lipat, dari sebelumnya Rp150-Rp200 triliun menjadi Rp300-Rp400 triliun.

"Ini anggaran konstruksi lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelumnya di atas Rp150-Rp200 triliun, kita harap jadi Rp300-Rp400 triliun. Itu anggaran kita mau capai 20-25% dari APBN, dulu cuma 10%. Itu yang mau kita capai agar ada kontribusi bagi bangsa ini," kata JK.

Kebijakan tersebut disebabkan karena pemerintah telah mengambil keputusan mengurangi subsidi BBM yang sedemikian besarnya. Subsidi tersebut pada akhirnya dialihkan dari sektor konsumtif ke sektor produktif. "Dan pada saat yang sama harga BBM menurun, jadi ada dana untuk pembangunan dan 60-70% itu konstruktif," ujarnya.

Ia menargetkan agar penerimaan pajak membaik. Walaupun saat ini turunnya anggaran infrastruktur juga dikarenakan penerimaan negara yang turun. "Walaupun kita juga ada akibat lain, penerimaan negara turun sehingga nggak semua terserap ke pembangunan. Diharapkan pajak naik, penghematan, ekonomi naik, dan ada pajak yang lebih tinggi," ujarnya.

JK juga mengatakan bahwa pemerintahan masa kini akan mengedepankan tren pembangunan infrastruktur. Dia juga menerangkan bahwa anggaran yang demikian besar berasal dari pemotongan subsidi BBM beberapa waktu lalu. Semua anggaran pembangunan, akan difokuskan untuk membangun jalan raya, sekolah, rumah sakit, bandara, dan pelabuhan.

"Kita moratorium pembangunan kantor pemerintah. Tak boleh tambah kecuali, sekolah, rumah sakit. Kantor departemen, gubernur, kantor pemerintah lain akan stop dulu karena sudah berlebihan. Dana besar ini akan ke jalan, irigasi, pembanguna airport, pelabuhan, listrik, transmisi, dan konstruksi positif lainnya. Tren pemerintah akan berubah ke arah situ," imbuh JK.

JK juga menantang para kontraktor untuk sama-sama membangun bangsa. Agar pembangunan berjalan ke arah yang baik dan terlaksana tepat waktu, sangat dibutuhkan pengetahuan akan teknologi yang menunjang.

Para insinyur yang bekerja juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Soal peralatan secanggih apapun dapat dioperasikan asalkan manusianya mengikuti perkembangan teknologi.

"Ini modal pokok yaitu enginering teknologi yang anda dikuasai. Seluruh aspek tak lepas dari teknologi dan manajerial. Orang tak ingin lagi bikin gedung miring, semua mau rapi, ingin jalan baik tak mau jalan biasa. Dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi," ujarnya.

"Semua bertumpu pada orang. Peralatan dapat dibeli, dump truck mudah sekali dicari karena banyak dikandangkan. Crane banyak karena penurunan tambang. Semua bisa dioperasikan kalau orangnya ngerti teknologi," ujar JK.

Yang perlu kita perhatikan benar adalah infrastruktur di Indonesia bagian timur sana. Seringkali Indonesia bagian timur jauh tertinggal dari Indonesia bagian barat. Dengan anggaran sebanyak itu, semoga saja kita bisa melihat Indonesia bagian timur menjadi wilayah yang maju juga.

Pertamina Impor Minyak Kualitas Buruk?

Faisal Basri

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said meminta PT Pertamina (Persero) untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun ini. Sudirman menjelaskan bahwa hal itu tidak melanggar UU karena pemerintah yang akan mendanai tersebut.

"Pertamina ditugaskan untuk menjual BBM dengan harga subsidi," tandas Sudirman.

Selama tidak menambah kuota dan mengambil anggaran pemerintah, hal tersebut tidak melanggar UU yang menetapkan kuota untuk tahun ini sebesar 46 juta kiloliter. Sudirman meminta tambahan kuota kepada Pertamina karena dipastikan kuota akan habis di akhir tahun.

"Pemerintah sudah menugaskan kepada Pertamina," tutur Sudirman.

Sudirman mengaku kuota BBM bersubsidi akan habis satu minggu sebelum tahun baru. Sudirman pun menilai Pertamina hanya akan menambah sedikit kuota dengan dana talangan dari pemerintah. "Sedikit, seminggu paling, jadi kecil sekali. Yang penting masyarakat tetap dapat harga barang bersubsidi," ujar Sudirman.

Sudirman juga meminta agar tidak boleh ada intervensi baik dari pihak internal maupun eksternal Pertamina. Sudirman pun yakin Pertamina sanggup menambah kuota BBM bersubsidi.

"Sudah, jadi pertamina menyanggupi, pemegang saham menyetujui tadi. Sudah. Itu saja, jangan dikorek-korek lagi. Ini sesuatu yang sudah diputuskan," ujar Sudirman.

Sedangkan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri setelah mendengar bahwa Pertamina beli Ron 92. Usai disuling, BBM dengan kualitas yang baik dibuat turun menjadi Ron 88 untuk dijual di Indonesia melalui impor.

"Itu kan ketololan seperti itu harus disingkirkan. Masa barang bagus jadi barang jelek. Masa barang jelek jadi lebih mahal dari barang bagus karena ada pengolahan," keluh Faisal.

Faisal juga bilang bahwa tidak ada negara yang menjual BBM dengan Ron 88. Masalahnya hanya di Indonesia saja yang memakai jenis Ron 88 dimasukan ke dalam BBM bersubsidi jenis Premium.

"Di dunia nggak ada Ron 88 (Premium)," ucapnya.

Faisal Basri juga curiga dengan Pertamina yang menggunakan MOPS (Mid Oil Platts), harga jual asumsi dari Singapura. Hal ini dikarenakan harga MOPS setiap hari terus berubah.

"Makanya kita ingin buka transparan, bagi proses pengadaan ada minyak diimpor," ujar Faisal Basri.

Sangat disayangkan sekali ya Pertamina ternyata beli minyak kualitas buruk.Seharusnya produksi dalam negeri bisa lebih ditingkatkan lagi.

Pejabat Indonesia Diperintahkan untuk Hidup Sederhana

hidup sederhana

Setelah larangan untuk rapat di hotel beredar, kini muncul larangan pejabat untuk menikah bermewah-mewahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mengeluarkan surat edaran tersebut untuk hidup sederhana bagi penyelenggara negara.

Salah satu hal diatur dalam surat edaran itu yaitu mengenai pembatasan jumlah undangan resepsi acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya, maksimal 400 undangan dan juga membatasi agar jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan penilaian bahwa surat edaran tersebut merupakan langkah yang tepat.

"Jiwa dan muatan moralnya positif dan tepat, hadir dalam tradisi resepsi perkawinan sebagian sudah menyeleweng dari tujuan awal yakni kesyukuran menjadi pesta mewah jor-joran, makanan luar negeri dan banyak mubazir," ujar Busyro.

saat ini ada juga tren untuk "menjual" undangan dengan harapan mendapat timbal balik kado. Bahkan tamu yang tergolong VVIP (Very Very Important Person) kemudian ditandai dan kotak sumbangannya.

"Ini menyimpang jauh dan pamer disaat makin banyak rakyat miskin," ucap Busyro.

Sebelumnya, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana. Surat edaran itu dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara agar tata kelola pemerintahan yang baik bisa terwujud.

Pemerintah juga meminta agar para penyelenggara negara tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

"Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah, dan membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi," tulis Yuddy dalam surat edaran yang dilansir laman Setkab.go.id.

Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

"Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran itu secara konsisten dan sungguh-sungguh," demikian bunyi Surat Edaran yang tembusanya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden itu.

Memang kelihatannya sepele, namun sebenarnya hal ini penting mengingat masih banyak warga masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Semoga benar ini bisa diterapkan dan menjadi preseden bagi pemerintahan berikutnya.

TNI vs Polri di Batam

TNI vs Polri

Lagi-lagi Kepolisian Republik indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bentrok hingga menyebabkan hilangnya satu nyawa.

Sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan pengerusakan.

Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini. Peristiwa ini bukan kali ini saja terjadi di Batam. Sebelumnya, pada bulan September lalu, bentrokan serupa mengakibatkan empat anggota TNI menderita luka tembak.

Saat itu, peristiwa bermula ketika tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dibantu anggota Brimob, sedang melakukan penggerebekan salah satu gudang penimbunan BBM ilegal. Belakangan diketahui, anggota TNI Bataion 134 terlibat dalam aksi penimbunan BBM ilegal tersebut.

Menurut Ronny, dari saling tatap tersebut kemudian muncul perselisihan di antara kedua pihak. "Belum tahu sebabnya. Apakah mungkin salah satu pihak kurang dilayani. Jumlah anggota Brimob mungkin di situ (rumah makan) banyak. Anggota TNI sedikit. Lalu ada yang tersinggung," ujar Ronny di Divisi Humas Mabes Polri.

Ronny mengatakan, kedua pihak sempat terlibat cekcok di rumah makan tersebut. Hal ini berlanjut ke insiden perusakan markas Brimob. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Kapolda Riau dan Komandan Korem (Danrem) langsung menuju lokasi kejadian untuk menyelesaikan persoalan.

"Sampai maghrib masih kondusif. Hanya insiden perusakan atau kekerasan terhadap barang," ucap Ronny.

Terkait insiden penembakan markas Brimob yang terjadi pada malam hari, yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, Ronny masih belum bisa memberikan komentar resmi. Dia mengaku masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Kapolda Riau.

"Kejadian sebenarnya, kita masih terus selidiki. Hal seperti ini harus benar-benar valid, dan disampaikan kepada masyarakat dengan benar. Berita yang diperoleh dari media apa saja saat ini masih tunggu informasi dari narsum, dari kapolres, kapolda, dan kasat," ucap Ronny.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan ikut menangani secara serius kasus bentrokan tersebut.  Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Pimpinan TNI dan Polri yang dinilainya lengah mengawasi anggotanya.

"Jokowi harus mengevaluasi dan mencopot para pimpinan TNI dan Polri. Bagaimana pun, bentrokan ini tak lepas dari kelengahan elit-elit TNI dan Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 September 2014 lalu," tegas Neta.

Menurut Neta, Pimpinan TNI dan Polri gagal meredam rasa dendam  antara kedua pihak sebagai akibat dari bentrokan beberapa waktu lalu. Konflik antara dua institusi ini, kata Neta, ikut merugikan masyarakat karena mengganggu keamanan dan menimbulkan keresahan.

Selain itu, negara juga ikut mengalami kerugian besar dengan adanya konflik TNI dan Polri. Menurut dia, kejadian ini akan membuat investor asing takut menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, sebelumnya, dalam forum APEC dan G-20, Jokowi mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

"Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus terlibat bentrokan," ujar Neta.

Jaksa Agung Akan Menjadi Bagian dari Dream Team Indonesia Memberantas Korupsi

Usai menentukan jajaran kabinet, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini dinantikan untuk segera memilih Jaksa Agung yang berikutnya. Lagi-lagi sepertinya Jokowi akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi tersebut.

Pengamat Kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan menghadapi persoalan dilematis dalam memilih calon Jaksa Agung. 

Pemilihan jaksa agung dari orang dalam atau dari orang luar sepertinya akan cukup menimbulkan dilema, karena lembaga kejaksaan agung memiliki kultur kerja technical knowledge dalam memproses hukum yang orang luar tidak mudah memahami.

"Maka, jika memilih jaksa agung dari orang luar,  seperti pak Taufiqurrahman Ruki, bisa jadi yang bersangkutan akan terasing dengan lingkungannya. Seperti dulu pak Abdulrachman Saleh, tidak mudah melakukan pembenahan organisasi. Sementara kalau diisi orang dalam, juga tidak mudah untuk membenahi organisasi. Karena kebiasaan kerja yang spesifik itu sudah sangat kuat dan dia akan menghadapi rekannya sendiri," tutur Bambang. 

Oleh karena itu, jalan tengah yang bisa dilakukan adalah, bisa saja Presiden Jokowi memilih orang dalam yang sekarang ada di luar namun dengan catatan; memiliki integritas moral baik, berani, tidak punya catatan korupsi, profesional. Selain itu juga tidak mudah terpengaruh oleh intervensi politik juga akan dengan sungguh-sungguh melakukan reformasi di kejaksaan agung.

Sedangkan aktivis antikorupsi Tri Agus Siswanto Siswowiharjo mengatakan bahwa lembaga penegakan  yang hukum terdiri dari Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga dream team dengan syarat Jaksa Agung yang terpilih nanti memiliki latar belakang sebagai pimpinan KPK.

Lawan Korupsi

Alasannya, Jaksa Agung akan mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan KPK dan Polri sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan, apabila ketiga lembaga ini bersepakat memerangi korupsi bisa menjadi “Dream Team”.

"Apalagi bila bisa bersinergi dengan KPK dan Kepolisian. Saat ini KPK dipimpin Abraham  Samad. Jika Taufik Ruki memimpin Kejaksaan Agung dan bisa bekerja sama dengan KPK dan Polri maka akan menjadi “Dream Team” dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Jaksa Agung juga harus memiliki track record yang bersih dari kasus-kasus tindak pidana korupsi dan berani pasang badan apabila berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.

"Saya kira jika Jaksa Agung memenuhi kedua syarat ini sudah sangat bagus,” ujar mantan aktivis pada era ‘80-an ini.

Selain Taufik Ruki, saat ini calon jaksa agung dari luar kejaksaan yang beredar di masyarakat adalah, Mas Achmad Santosa (mantan Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM).

Sedangkan dari dalam adalah, Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), dan Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung). M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota DPR dari Partai NasDem.

Alangkah bagusnya apabila dream team ini benar-benar terwujud! Yang belum korupsi pasti akan mikir ratusan kali sebelum korupsi, dan yang sudah korupsi pasti tidurnya tidak bisa tenang!