TNI vs Polri di Batam

TNI vs Polri

Lagi-lagi Kepolisian Republik indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bentrok hingga menyebabkan hilangnya satu nyawa.

Sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan pengerusakan.

Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini. Peristiwa ini bukan kali ini saja terjadi di Batam. Sebelumnya, pada bulan September lalu, bentrokan serupa mengakibatkan empat anggota TNI menderita luka tembak.

Saat itu, peristiwa bermula ketika tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dibantu anggota Brimob, sedang melakukan penggerebekan salah satu gudang penimbunan BBM ilegal. Belakangan diketahui, anggota TNI Bataion 134 terlibat dalam aksi penimbunan BBM ilegal tersebut.

Menurut Ronny, dari saling tatap tersebut kemudian muncul perselisihan di antara kedua pihak. "Belum tahu sebabnya. Apakah mungkin salah satu pihak kurang dilayani. Jumlah anggota Brimob mungkin di situ (rumah makan) banyak. Anggota TNI sedikit. Lalu ada yang tersinggung," ujar Ronny di Divisi Humas Mabes Polri.

Ronny mengatakan, kedua pihak sempat terlibat cekcok di rumah makan tersebut. Hal ini berlanjut ke insiden perusakan markas Brimob. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Kapolda Riau dan Komandan Korem (Danrem) langsung menuju lokasi kejadian untuk menyelesaikan persoalan.

"Sampai maghrib masih kondusif. Hanya insiden perusakan atau kekerasan terhadap barang," ucap Ronny.

Terkait insiden penembakan markas Brimob yang terjadi pada malam hari, yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, Ronny masih belum bisa memberikan komentar resmi. Dia mengaku masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Kapolda Riau.

"Kejadian sebenarnya, kita masih terus selidiki. Hal seperti ini harus benar-benar valid, dan disampaikan kepada masyarakat dengan benar. Berita yang diperoleh dari media apa saja saat ini masih tunggu informasi dari narsum, dari kapolres, kapolda, dan kasat," ucap Ronny.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan ikut menangani secara serius kasus bentrokan tersebut.  Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Pimpinan TNI dan Polri yang dinilainya lengah mengawasi anggotanya.

"Jokowi harus mengevaluasi dan mencopot para pimpinan TNI dan Polri. Bagaimana pun, bentrokan ini tak lepas dari kelengahan elit-elit TNI dan Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 September 2014 lalu," tegas Neta.

Menurut Neta, Pimpinan TNI dan Polri gagal meredam rasa dendam  antara kedua pihak sebagai akibat dari bentrokan beberapa waktu lalu. Konflik antara dua institusi ini, kata Neta, ikut merugikan masyarakat karena mengganggu keamanan dan menimbulkan keresahan.

Selain itu, negara juga ikut mengalami kerugian besar dengan adanya konflik TNI dan Polri. Menurut dia, kejadian ini akan membuat investor asing takut menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, sebelumnya, dalam forum APEC dan G-20, Jokowi mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

"Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus terlibat bentrokan," ujar Neta.

Jaksa Agung Akan Menjadi Bagian dari Dream Team Indonesia Memberantas Korupsi

Usai menentukan jajaran kabinet, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini dinantikan untuk segera memilih Jaksa Agung yang berikutnya. Lagi-lagi sepertinya Jokowi akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi tersebut.

Pengamat Kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan menghadapi persoalan dilematis dalam memilih calon Jaksa Agung. 

Pemilihan jaksa agung dari orang dalam atau dari orang luar sepertinya akan cukup menimbulkan dilema, karena lembaga kejaksaan agung memiliki kultur kerja technical knowledge dalam memproses hukum yang orang luar tidak mudah memahami.

"Maka, jika memilih jaksa agung dari orang luar,  seperti pak Taufiqurrahman Ruki, bisa jadi yang bersangkutan akan terasing dengan lingkungannya. Seperti dulu pak Abdulrachman Saleh, tidak mudah melakukan pembenahan organisasi. Sementara kalau diisi orang dalam, juga tidak mudah untuk membenahi organisasi. Karena kebiasaan kerja yang spesifik itu sudah sangat kuat dan dia akan menghadapi rekannya sendiri," tutur Bambang. 

Oleh karena itu, jalan tengah yang bisa dilakukan adalah, bisa saja Presiden Jokowi memilih orang dalam yang sekarang ada di luar namun dengan catatan; memiliki integritas moral baik, berani, tidak punya catatan korupsi, profesional. Selain itu juga tidak mudah terpengaruh oleh intervensi politik juga akan dengan sungguh-sungguh melakukan reformasi di kejaksaan agung.

Sedangkan aktivis antikorupsi Tri Agus Siswanto Siswowiharjo mengatakan bahwa lembaga penegakan  yang hukum terdiri dari Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga dream team dengan syarat Jaksa Agung yang terpilih nanti memiliki latar belakang sebagai pimpinan KPK.

Lawan Korupsi

Alasannya, Jaksa Agung akan mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan KPK dan Polri sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan, apabila ketiga lembaga ini bersepakat memerangi korupsi bisa menjadi “Dream Team”.

"Apalagi bila bisa bersinergi dengan KPK dan Kepolisian. Saat ini KPK dipimpin Abraham  Samad. Jika Taufik Ruki memimpin Kejaksaan Agung dan bisa bekerja sama dengan KPK dan Polri maka akan menjadi “Dream Team” dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Jaksa Agung juga harus memiliki track record yang bersih dari kasus-kasus tindak pidana korupsi dan berani pasang badan apabila berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.

"Saya kira jika Jaksa Agung memenuhi kedua syarat ini sudah sangat bagus,” ujar mantan aktivis pada era ‘80-an ini.

Selain Taufik Ruki, saat ini calon jaksa agung dari luar kejaksaan yang beredar di masyarakat adalah, Mas Achmad Santosa (mantan Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM).

Sedangkan dari dalam adalah, Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), dan Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung). M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota DPR dari Partai NasDem.

Alangkah bagusnya apabila dream team ini benar-benar terwujud! Yang belum korupsi pasti akan mikir ratusan kali sebelum korupsi, dan yang sudah korupsi pasti tidurnya tidak bisa tenang!

Tendangan Maut Menaker Indonesia Hanif Dakhiri

Hanif Dhakiri

Aksi menggegerkan pertama dari jajaran Kabinet Kerja Jokowi datang dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Aksi tersebut dilakukan Hanif saat sedang sidak ke Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang berlokasi di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan. Pagi itu pun mendadak jadi ramai.

Lokasi penampungan berbentuk rumah yang disidak tersebut terlihat tertutup rapat dari depan. Fiber panjang berwarna biru menutupi seluruh bagian pagar sehingga aktivitas para tenaga kerja di tempat penampungan itu tak mungkin bisa dilihat dari luar. Bahkan, di lokasi tersebut tidak terdapat satu pun papan petunjuk tempat penampungan.

Ketika sudah sampai di lokasi, Hanif sempat dengan sopan meminta izin kepada ibu asrama untuk masuk dan meninjau lokasi. Namun, ibu asrama tersebut tidak memberikan ijin sehingga akhirnya menteri tersebut marah kepada pengurus tempat penampungan itu.

"Buka pintu pagarnya. Saya Hanif Dakhiri Menteri Tenaga Kerja mau sidak dan cek lokasi ini. Kalau tidak dibuka saya tutup tempat penampungan ini," teriak Hanif.

Tentu saja teriakan tersebut lantas membuat warga terkejut. Mereka yang awalnya hanya berada di dalam rumah lalu berbondong-bondong keluar dan mengerumuni lokasi penampungan untuk menonton apa yang sedang terjadi.

Walau telah dibentak Hanif, pintu pagar tersebut masih tetap tak dibuka juga. Pihak pengurus berdalih bahwa mereka ingin meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan. Hanif yang sudah jadi tak sabar pun kemudian memerintahkan ajudannya untuk membongkar fiber penghalang pagar itu.

Lalu tanpa disangka-sangka, Hanif berpijak di jok motor lalu melompati pagar dan masuk ke dalam rumah.

Ternyata di dalam tempat penampungan tersebut ada 43 calon TKI berkumpul di ruang tamu. Kondisi mereka cukup memprihatinkan. Sehari-hari mereka melakukan aktivitas belajar, makan, dan tidur di tempat itu. Bahkan, hanya ada satu kamar mandi untuk dipakai beramai-ramai di lokasi penampungan tersebut.

Tempat penampungan tersebut jauh dari standar yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja berdasarkan Permen 07 Tahun 2005 tentang Standarisasi Penampungan TKI. Salah satu standar yang ditetapkan yakni adalah satu orang mendapat satu kasur untuk tidur. Namun, yang terlihat justru adalah satu kasur digunakan untuk beberapa orang.

"Ini tidak benar ini. Tidak sesuai dengan standar aturan," tegas Hanif.

Kalau saja semua menteri setangkas dan setegas Hanif, tentu saja Indonesia akan menjadi lebih baik! Sosok seperti Hanif terutama sangat diperlukan di sektor energi karena energi penuh dengan mafia. Harus ditendang dan dibabat dengan tegas!