Selasa, 08 April 2014

Catatan Jelang Pileg -- Presiden SBY Tentang Jokowi: Mantap Pak Jokowi, Saya Suka!



 * Heboh intervensi pemilik Vivanews – redaktur-redaktur senior mundur gara-gara iklan Jokowi!

Incumbent Presiden SBY dan Calon Presiden Jokowi
Ini tentu kabar gembira bagi para pekerja seluruh Indonesia, yakni berdirinya RS Umum Pekerja. RS Umum Pekerja ini didirikan hanya dalam tempo satu tahun. Salut tentu untuk semua yang merealisasikan RS Umum Pekerja ini, termasuk Dirut Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN), BPJS, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo. Ini membuktikan bahwa bila pejabat-pejabat pemerintahan melakukan koordinasi dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, walaupun berasal dari partai berbeda-beda, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, kepentingan umum, kepentingan pekerja, semua dapat terlaksana dengan baik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tak sungkan-sungkan memuji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menepuk bahu Jokowi.  "Bagus ini, rapi. Mantap Pak Jokowi, saya suka," kata Presiden Yudhoyono sambil menepuk bahu Jokowi di sela-sela peninjauannya di Ruang Unit Gawat Darurat RS Pekerja, Selasa (8/4/2014).

RS Umum pekerja ini digulirkan dalam Rapim Kementerian BUMN, pada 5 Februari 2013. Selang beberapa hari kemudian langsung dimulai pengerjaannya, yakni pada 22 Februari 2013. RS Umum Pekerja dibangun di atas lahan milik PT KBN yang berbatasan dengan permukiman penduduk di Tipar Cakung, Jakarta Utara. Fasilitasnya lumayan  lengkap, ada radiologi, UGD, kamar operasi, rawat inap, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisioterapi dan kamar jenazah, sama seperti rumah-sakit lainnya.
Berita tersebut merupakan salah satu berita yang menarik hari ini, disamping berita heboh lainnya, yakni mundurnya petinggi-petinggi atau redaktur senior Vivanews.com, media online milik Bakrie group, setelah Dirut media itu Ardie Bakrie meminta cabut iklan Jokowi yang dipasang. Praktek-praktek intervensi ‘vulgar’ seperti ini merusak industri media di tanah air. Konglomerat memang tidak dilarang untuk memiliki media, tetapi melakukan intervensi sedemikian vulgar ke redaksi, sama saja melakukan tindakan bunuh diri terhadap medianya sendiri. Tetap harus ada pemisahan antara kebijakan redaksional media dan kepentingan politik pemilik media.
Seperti kita tahu, Ardi Bakrie, adalah putra Aburizal Bakrie (ARB) yang akan maju sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dengan catatan, Partai Golkar dapat memenangi threshold pada pemilu legislatif untuk dapat mencalonkan Capres sendiri. Surat Dirut Viva.co.id itu beredar luas di media-media online hari ini. Anggota redaksi viva.co.id juga membenarkan kemarahan Ardi tersbut melalui email.  Berikut isi surat Berikut isi surat elektronik tersebut:

"Para Direksi, khususnya Pemred,

Saya yakin banget di tmpat kita telah disusupi orang yang hatinya tidak satu arah dengan perusahaan yang pernah saya sampaikan.
Kalau keyakinan saya salah mengenai penyusupan, tandanya pada bodoh saja semua yang kerja disitu kalau tidak melihat kesalahan ini.
Baru saja saya lihat, mungkin selama satu jam, di tempat paling sakral kita, yaitu di bagian foto yang selalu berganti-ganti, ada gambar Jokowi coblos no. 4.
Persis sekali seperti iklannya yang ditaruh di sebelah kanan yang memang bagian advertising. Ide siapa sih ?? Bodoh sekali!!! Pura-pura ngga ngerti, sengaja, apa emang dibayar sm partai lain untuk melakukan itu di tempat yang paling sakral itu??
Kalau mengenai iklan PDIP yang ada di sebelah kanan itu, saya bisa sedikit mengerti karena maksudnya berjualan di tmpat jualan, bukan di bagian redaksional.  Walaupun saya  juga  tidak suka dan tolong utk diganti sekarang.  Materi akan saya attachkan pada email ini dan berikutnya untuk dipasangkan berganti gantian disitu.  Thx.
 Apabila ada yang tidak suka akan kebijakan saya ini, silahkan ajukan surat resignation sebelum ayam berkokok besok pagi. Lebih cepat lebih bagus. Saya benci orang2 munafik atau pun orang bodoh yang tidak loyal.
PS:
Saya emailkan dgn gmail krna bisa di attach file lebih besar, bukan karena saya takut. Kalau hubungannya mengenai orang tua yang di dzolimi, ngga ada takutnya saya. semua halal!!!
Rgds,
AAB
2 Attachments"

Memilih Sesuai Hati Nurani!
Salah satu Calon Presiden yang berpeluang besar memenangkan Pemilihan Presiden 9 Juli nanti adalah Joko Widodo (Jokowi). Ditengah derasnya hujatan, tampaknya tidak berpengaruh pada peluang Jokowi untuk menjadi Presiden RI ke 7. Berbeda dengan bakal calon-calon Presiden dari partai lain yang memiliki track-record negatif, PS dengan kasus HAM yang menjadi sasaran empuk lawan-lawan politik, sementara ARB dari Golkar memiliki catatan hitam dengan Lumpur Sidoarjo (Lusi). Partai-partai lain seperti PKS tampaknya sulit untuk meraih suara sebanyak yang didapat tahun 2009, menyusul kasus korupsi impor sapi yang melibatkan mantan presiden PKS Luthfie Hasan.

Tanggal 9 April besok, Indonesia akan menentukan nasib bangsa ini kedepan. Menurut data KPU, 185 juta pemilih akan menentukan 560 anggota DPR, 136 anggota DPD dan 2,137 anggota DPRD provinsi dan 17,560 anggota DPRD kabupaten/kota. Setelah tiga minggu masa kampanye, kini terpulang ke hati nurani masing-masing warga bangsa untuk menentukan pilihannya. 

Kita berharap Pemilu tahun ini (Pileg maupun Pilpres) dapat menghasilkan Presiden dipercaya rakyat. Keunggulan Jokowi sebenarnya pada karakter yang kuat, jujur, bersih dan sederhana karena itu dicintai oleh rakyatnya. Ia tipe pemimpin yang mau melayani rakyatnya. Kelemahannya Jokowi adalah kapasitasnya karena pengalaman politik yang masih baru – Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Namun di kedua posisi itu, dia telah buktikan kemampuannya. 

Namun, kelemahannya itu akan ditutupi dan dilengkapi oleh Wakil Presiden yang punya kemampuan teknis serta menteri-menteri yang capable. Menteri-menteri mungkin tak perlu banyak, cukup 15-20, tapi efektif dan dapat dikendalikan dan punya visi yang sama dengan pemerintah. Dan itu didukung oleh Parlemen (DPR) yang bekerja efektif, baik sebagai mitra maupun sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. (*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar