DPR dan Skema Baru Pengembangan Blok Mahakam Pasca 2017

Fasilitas Gas Processing Plant di Senipah (Metronews.com)

Pembahasan terkait kelanjutan pengembangan Blok Mahakam, yang terletak di Kalimantan Timur, Indonesia, pasca 2017 terus berlanjut. Banyak suara dan aspirasi yang mencuat ke permukaan. Beberapa hari lalu isu kontrak Blok Mahakam pun menjadi salah satu agenda yang dibahas pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian ESDM. Apa kata anggota DPR? Bagaimana skema pengembangan Blok Mahakam kedepan setelah kontrak pengembangan blok tersebut berakhir 4 tahun lagi? Apakah diperpanjang? Tidak diperpanjang? Atau akan ada jalan tengah atau win-win solution agar negara memperoleh manfaat yang lebih besar?

Beberapa anggota DPR cenderung menyetujui skema kolaborasi antara pemain lama (Total E&P Indnesie dan Inpex) dan perusahaan migas milik negara Pertamina. Kolaborasi ini tampaknya menjadi opsi yang paling realistis agar kontribusi Blok Mahakam terhadap pendapatan pemerintah tidak terganggu bahkan lebih besar dan risiko terganggunya proses produksi dapat dihindari. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Total E&P Indonesie melaljui JM Guillermou, senior VP Asia Pacific Total menawarkan opsi kolaborasi dan masa transisi kepada pemerintah Indonesia. Total menawarkan periode transisi 5 tahun setelah kontrak yang saat ini berakhir. Participating Interest (PI) Total dan Inpex menurun dari masing-masing 50% menjadi 35%, sementara Pertamina akan memiliki 30%.  Anggota DPR tampaknya mengakui pentingnya masa transisi dalam pengelolaan blok migas tua tersebut sehingga andaikan suatu saat blok tersebut berganti operator, katakanlah Pertamina disepakati untuk menjadi operator setelah masa transisi, proses produksi blok tersebut tidak terganggu. Masa transisi (2017-2022) juga dapat dimanfaatkan untuk proses transfer teknologi. Hanya saja, soal komposisi participating interest belum disetujui oleh anggota DPR. Mereka menginginkan Pertamina memegang PI sebesar 70%, sementara Total EP Indonesie dan Inpex 30%. Nah, kita serahkan kepada pemerintah untuk membuat keputusan, mana yang terbaik untuk kepentingan negara dan kelangsungan pengembangan blok yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi tersebut. Beberapa waktu lau Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengungkapkan Total E&P Indonesia tetap akan dilibatkan dalam pengelolaan Blok Mahakam yang berlokasi di pesisir Kalimantan Timur itu. Dia beralasan, blok tersebut tidak bisa dioperasionalkan sama seperti blok-blok minyak dan gas bumi pada umumnya. Susilo mengatakan kondisi sumur-sumur di Blok Mahakam kini hasilnya 98% berwujud air sehingga dibutuhkan penangangan khusus. "Total akan tetap dilibatkan karena masalah ini tidak bisa hanya sekedar dijalani dengan seperti biasa," kata Susilo. Tentu Wakil Menteri tersebut tidak sekadar membuat pernyataan, tetapi telah melalui proses hasil evaluasi mendalam baik secara teknis maupun non-teknis serta aspek risiko. Ia menandaskan pertimbangan Kementerian ESDM semata-mata melihat mana yang terbaik bagi negara. Tampaknya, Total E&P Indonesie berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi. Sebagai perusahaan yang telah mengoperasikan blok Mahakam selama 40 tahun, tentu Total EP Indonesie bertanggungjawab secara moral untuk memastikan tidak terjadi perubahan yang ekstrim pada pengelolaan blok Mahakam. Perusahaan asal Perancis tersebut tidak menginginkan terjadi gangguan pada produksi gas alam serta gejolak internal pekerja yang saat ini berjumlah lebih dari 3,000, serta mitra bisnis dan komunitas lokal. Siapapun pasti menginginkan agar produksi gas alam di Blok Mahakam tidak terganggu. Bila terganggu hal itu akan membawa dampak negatif, termasuk pengurangan pendapatan pemerintah. Untuk sebuah pengelolaan blok yang besar dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan akan terjadi gangguan pada operasional perusahaan bila proses transisi tidak disiapkan. Kalaupun ada operator baru atau ada partner baru yang masuk ke blok tersebut, risiko sekecil apapun harus dicegah. Salah satu cara mencegah risiko adalah melibatkan operator lama dan pemain baru. Opsi ini dapat menjadi win-win solution dan kontribusi pendapatan ke negara dapat dimaksimalkan. Pekerja pun dapat tetap bekerja dengan tenang karena tidak akan terjadi perubahan drastis.  Kini kita menunggu keputusan pemerintah mengenai kelanjutan pengembangan Blok Mahakam. Publik berharap pemerintah dapat mengambil keputusan tahun ini karena tahun depan, pemerintah dan masyarakat sudah konsentrasi pada penyelenggaraan Pemilu. (*)