Ibukota Pindah ke Palangkaraya?

Palangkaraya

Wacana mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta didukung oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), cocok lantaran berada di garis khatulistiwa dan bukan wilayah dilaluinya cincin atau pegunungan berapi dunia.

"Pak Teras Narang seharusnya bangga, karena Kalteng merupakan garis khatulistiwa. Pas waktu Bung Karno menggagas dipindahkan ibu kota ke sana, menurut saya sebenarnya itu tepat," ujar Mega.

Lebih lanjut lagi dirinya mengatakan bahwa semakin lama Jakarta akan tidak sesuai menjadi ibu kota.

"Kalau Jakarta tiap hari makin terendam banjir, bukan saja karena rakyat tidak mau buang sampah di tempatnya, tapi karena lautnya memang naik. Kalau suatu saat naiknya tiga meter, apa tidak beneran kelelep Indonesia ini ya?" ujar Megawati.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah Herson Aden telah mengatakan bahwa Palangkaraya memiliki 2400 hektare persegi untuk komplek pemerintahan negara. Dengan luas wilayah tersebut, semua kementerian dan lembaga bisa dipindahkan ke Palangka Raya.

"Kita ambil saja sekian ratus ribu hektar untuk pemerintahan sudah luas banget," kata Herson.

Herson memaparkan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya sejak zaman presiden Soekarno.

"Master plan dari Soekarno dulu. Sekarang jalan kan cuma jalan nasional belum ada apa-apa," kata Herson.

Dengan pemindahan ibukota, DKI Jakarta hanya menjadi kota bisnis saja dan Palangka Raya menurut Herson akan menjadi pusat pemerintahan yang baru.

"Daerah kawasan untuk kementerian, ceritanya pusat pemerintahan di Palangka Raya, untuk bisnis di Jakarta," imbuh Herson.

Herson menjelaskan dengan pemindahan ibukota di Palangkaraya, akan mengurangi kerugian negara selama ibukota di Jakarta. Karena selama ini pusat pemerintahan mengalami kerugian akibat banjir, demonstrasi, dan macet selama di Jakarta.

"Membangun satu kawasan perhitungan membutuhkan berapa triliun, dibandingkan kerugian akibat banjir macet dirupiahkan begitu besar. Membangun areal baru tidak begitu susah," ucap Herson.

Sebenarnya ini bukan tidak sepenuhnya mustahil, namun sepertinya akan merepotkan sekai. Terutama karena dengan banyaknya proyek baru memberikan celah baru untuk korupsi.